JAKARTA, POPULARITAS NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan kepala daerah agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi. Penegasan tersebut disampaikan di tengah pembahasan persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).
Menurut Tito, praktik pengangkatan tenaga honorer selama ini tidak jarang berkaitan dengan kepentingan politik pasca-pilkada. Banyak tenaga honorer direkrut karena kedekatan dengan kepala daerah terpilih atau karena pernah terlibat sebagai tim sukses saat kontestasi politik berlangsung.
“Kalau tenaga administrasi, mohon maaf, dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka kemudian menuntut diangkat menjadi PPPK,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan persoalan berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Selain menambah jumlah pegawai, tuntutan pengangkatan honorer menjadi PPPK pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya beban belanja pegawai dalam APBD.
Tito mengingatkan bahwa kebijakan pengangkatan honorer yang didasari pertimbangan politik justru dapat menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Sebab, anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik tergerus oleh pembiayaan aparatur yang terus membengkak.
Karena itu, pemerintah pusat meminta kepala daerah lebih disiplin menjalankan kebijakan penataan tenaga non-ASN. Larangan pengangkatan honorer baru dinilai penting untuk memutus mata rantai praktik rekrutmen yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil organisasi.
Meski demikian, Tito memberikan pengecualian untuk tenaga yang memiliki kompetensi khusus dan memang sangat dibutuhkan daerah, seperti guru maupun tenaga kesehatan. Pengangkatan dapat dilakukan apabila terdapat kekosongan layanan yang berpotensi mengganggu pelayanan masyarakat.
“Kalau guru atau tenaga kesehatan yang memang sudah tidak ada lagi dan sangat dibutuhkan, itu bisa dipertimbangkan. Tetapi sedapat mungkin jangan menambah pegawai karena akan menjadi beban belanja pegawai,” katanya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa prioritas penggunaan APBD seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Ia menilai pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, hingga peningkatan layanan kesehatan akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibanding penambahan tenaga honorer yang tidak sesuai kebutuhan.
“APBD yang ada sebaiknya sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan rakyat, membangun jalan, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan layanan kesehatan, bukan untuk merekrut pegawai dalam jumlah besar,” tegasnya.
Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus menjadi sinyal keras kepada kepala daerah agar tidak menjadikan pengangkatan tenaga honorer sebagai instrumen balas jasa politik. Pemerintah berharap penataan ASN ke depan berjalan lebih profesional, berbasis kebutuhan pelayanan publik, serta tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang. (brown)
