JAKARTA, PopularitasNews.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima laporan capaian hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta penyelamatan keuangan negara tahun 2025. Acara tersebut berlangsung khidmat di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (24/12/2025).
Dalam agenda tersebut, Satgas PKH melaporkan keberhasilan besar dalam menertibkan pemanfaatan lahan ilegal dan mengembalikan aset negara baik berupa fisik kawasan maupun finansial.
Terdapat dua poin utama yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut, yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola kehutanan:
Pemulihan Kawasan Hutan: Total luasan lahan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara mencapai 4.081.560,58 hektare. Pada kesempatan ini pula, dilakukan penyerahan kawasan hutan Tahap V dengan luas 893.002,383 hektare.
Penyelamatan Keuangan Negara: Pemerintah berhasil menarik dana sebesar Rp6.625.294.190.469,74. Nilai fantastis ini berasal dari hasil penyelamatan keuangan negara serta penagihan denda administratif terhadap pelanggaran di sektor kehutanan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang terlibat. Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan tidaklah mudah, mengingat besarnya skala lahan dan adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu.
“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras di medan yang sulit. Verifikasi 4 juta hektare itu tidak sedikit,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga menyoroti hambatan yang dihadapi tim selama proses investigasi, termasuk upaya perlawanan dari korporasi-korporasi yang melanggar aturan. "Kita mengerti upaya korporasi untuk menghambat verifikasi dan penyelidikan. Namun, hasil hari ini membuktikan bahwa hukum harus tegak demi kepentingan rakyat," tegasnya.
Keberhasilan Satgas PKH ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi para pelaku usaha di sektor sumber daya alam untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku. Langkah ini bukan sekadar penertiban administrasi, melainkan upaya strategis untuk memastikan kedaulatan lahan dan kelestarian ekosistem hutan Indonesia bagi generasi mendatang. (brown)
