Oleh: Ronny Brown
JOMBANG, PopularitasNews.com – Matahari tepat berada di atas ubun-ubun saat deretan motor matic bongsor dengan aksen krom yang berkilau mulai memenuhi parkiran kantor-kantor kecamatan di Kabupaten Jombang. Warna seragam, mesin 160cc yang masih kinyis-kinyis, dan emblem ABS yang menjanjikan keamanan tingkat tinggi. Di balik tampilannya yang gagah, tersimpan sebuah narasi besar bertajuk Program Desa Mantra (Maju dan Sejahtera).
Namun, bagi saya, pemandangan ini bukan sekadar soal pembaruan aset desa. Ini adalah soal bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan di level bawah.
Program Desa Mantra yang didanai APBD Jombang senilai ratusan miliar rupiah ini sejatinya adalah oase. Dengan alokasi hingga Rp1 miliar per desa, Jombang sedang mencoba melakukan lompatan besar. Namun, perhatian publik kini justru "terpaku" pada dua roda seharga Rp40 juta.
“Kita harus jujur melihat ini,” ungkap saya saat berdiskusi dengan beberapa perangkat desa. “Kewenangan penuh yang diberikan kepada Kepala Desa untuk memilih unit kendaraan adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, itu adalah bentuk otonomi desa. Di sisi lain, ketika pilihan jatuh secara kolektif pada satu merek dan tipe spesifik seperti Honda PCX 160 ABS, publik akan bertanya: Apakah ini murni kebutuhan operasional atau sekadar tren keseragaman?”
Mekanisme pengadaan melalui E-Katalog memang telah menutup celah 'permainan' harga. Transparansi digital memastikan tidak ada rupiah yang menguap secara ilegal. Namun, regulasi dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2025 memang tidak pernah menuliskan merek motor tertentu. Aturan hanya bicara soal pagu dan spesifikasi teknis 150-200cc.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekuatan "kesepakatan kolektif" antar Kepala Desa seringkali lebih kuat daripada narasi teknis dalam Juknis. Pilihan pada tipe ABS (Anti-lock Braking System) menunjukkan bahwa aspek keselamatan perangkat desa saat menerjang medan jalanan desa mulai diperhitungkan. Tapi, di saat yang sama, kita tidak boleh lupa pada esensi RKPDes.
“Jika ada desa yang berani tidak memasukkan anggaran motor ini ke RKPDes mereka karena merasa jalan hotmix atau ketahanan pangan lebih mendesak, saya akan angkat topi,” tulis saya dalam catatan harian. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa demokrasi di desa bekerja. Bahwa Musrenbangdes bukan sekadar stempel untuk keinginan kabupaten, melainkan ruang kedaulatan warga.
Persoalannya, sistem "Si MANTRA" sudah mengunci usulan sejak awal. Mengubah rencana yang sudah terinput di sistem digital bukan perkara mudah. Ada risiko administratif, ada bayang-bayang dana yang menjadi Silpa, hingga potensi rapor merah dari Inspektorat.
Pada akhirnya, motor-motor 160cc itu kini sudah atau akan segera menderu di jalanan tanah dan aspal kota Jombang. Kita tidak hanya berharap mesinnya yang awet, tapi juga berharap agar semangat "Maju dan Sejahtera" yang dibawa benar-benar sampai ke rumah warga miskin, bukan hanya berhenti di garasi kantor desa.
Karena sejatinya, "Mantra" paling sakti untuk sebuah desa bukanlah pada kendaraannya, melainkan pada ketepatan sasaran setiap rupiah APBD yang dibelanjakan. (*)
