 |
| Wakil Ketua III DPRD Jombang, H.M. Syarif Hidayatullah (Gus Sentot) | Doc. Foto: GS |
JOMBANG, POPULARITAS NEWS – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Jombang, H.M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot, mengapresiasi inisiatif Jombang Ibukota Nahdliyin (JIK-NAH) yang membuka ruang diskusi lintas pemangku kepentingan melalui Forum Diskusi Warga Jombang. Menurutnya, kegiatan tersebut patut dilanjutkan sebagai wadah komunikasi antara pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta membahas arah pembangunan daerah.
Gus Sentot yang juga menakhodai Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang menilai, dialog terbuka menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama untuk memajukan daerah. Sebab, pembangunan Jombang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan.
“Jombang adalah rumah kita bersama. Dalam merawat dan memajukan rumah besar ini, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif, DPRD selaku lembaga legislatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat, unsur kepolisian, TNI, dan kalangan masyarakat secara langsung,” kata Gus Sentot dalam sambungan telepon, Kamis (29/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks Forum Diskusi Warga Jombang yang diinisiasi JIK-NAH dan berlangsung di Ruang Rapat Bung Tomo, Kantor Pemerintah Daerah Jombang, Rabu (28/10/2026).
Menurut Gus Sentot, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dibuka agar warga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, serta masukan terhadap kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban menjalankan tugas dan program secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan adanya diskusi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, akan memberikan keterbukaan dan kepercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Masyarakat membutuhkan haknya, sementara pemerintah perlu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Dalam kerangka pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, komunikasi dengan masyarakat menjadi salah satu saluran untuk menghimpun aspirasi yang dapat dibahas sesuai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.
 |
| Kehadiran MPC. Pemuda Pancasila dalam undangan diskusi publik warga Jombang oleh JIK-NAH, Rabu (28/10/2026) | Doc. Foto: MPC. PP |
Forum diskusi lintas pemangku kepentingan juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung, sekaligus mendorong pembahasan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pembangunan.
Gus Sentot berharap kegiatan rembug warga yang digagas JIK-NAH tidak berhenti pada satu pertemuan. Forum serupa dinilai perlu diteruskan agar komunikasi antara pemerintah, DPRD, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan warga dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Melalui dialog yang terbuka, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, sedangkan pemangku kepentingan dapat menjelaskan kebijakan serta menampung masukan sesuai kewenangannya. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pembangunan Kabupaten Jombang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
Penulis: R. Wijaya
Redaksi: POPULARITAS NEWS
© Copyright 2026
