 |
| Pesan itu disampaikan SBY saat memberikan orasi ilmiah bertajuk FISIP Unpad, Selasa (13/10/2026) | Doc. Foto: Humas FISIP Unpad kepada Popularitas News |
BANDUNG, POPULARITAS NEWS — Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para elite politik agar tidak terjebak pada ambisi kekuasaan dan kepentingan partai. Menurutnya, seorang negarawan harus mampu berpikir melampaui kepentingan elektoral dengan menempatkan masa depan bangsa di atas kepentingan politik kelompok.
Pesan itu disampaikan SBY saat memberikan orasi ilmiah bertajuk FISIP Unpad untuk Indonesia: Merawat Integritas, Menggerakkan Inovasi, dan Membangun Kolaborasi, dalam peringatan Dies Natalis ke-68 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Selasa (13/10/2026).
Dalam orasi tersebut, SBY membedakan orientasi seorang politisi dengan negarawan. Ia menilai, keinginan politisi untuk kembali terpilih dalam pemilu merupakan hal yang wajar. Namun, tanggung jawab seorang negarawan tidak boleh berhenti pada perhitungan politik jangka pendek.
“Politisi biasanya yang dipikirkan pemilu berikutnya lagi. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah, tidak salah. Anggota DPR, DPRD, DPD, terpilih kembali, itu tidak salah,” kata SBY.
Meski demikian, menurut SBY, ukuran seorang negarawan terletak pada kemampuannya memikirkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.
“Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan,” ujarnya.
SBY juga menegaskan bahwa status sebagai mantan kepala negara tidak otomatis menjadikan seseorang negarawan. Predikat tersebut, menurutnya, berkaitan dengan orientasi pengabdian dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.
“Statesman itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya. Country over party, country first,” tegasnya.
Pesan tersebut menekankan bahwa kepentingan negara semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik. Sebaliknya, partai politik tidak seharusnya ditempatkan di atas kepentingan publik maupun masa depan republik.
“Jangan dibalik. Jangan partai politik yang diutamakan, negaranya belakangan. Wrong,” kata SBY.
Ia kemudian mengutip adagium politik yang menekankan batas loyalitas terhadap partai ketika kepentingan negara harus diutamakan.
“Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins,” tuturnya.
Ungkapan tersebut bermakna bahwa loyalitas kepada partai harus berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai. Dalam konteks kehidupan bernegara, pesan itu menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama, termasuk ketika berhadapan dengan kepentingan organisasi politik.
Tak hanya berbicara mengenai etika politik, SBY juga menyoroti target Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan bahwa visi menjadi negara maju membutuhkan perencanaan yang realistis, sumber daya yang memadai, serta kerja keras dan integritas para penyelenggara negara.
SBY mengaku cenderung berhati-hati dalam menyikapi target tersebut. Menurutnya, cita-cita besar harus disertai perhitungan yang matang mengenai kemampuan negara, tahapan pencapaian, dan sumber daya yang tersedia.
Ia menekankan bahwa tujuan pembangunan harus realistis, dapat dikerjakan, dan bisa dicapai. Karena itu, visi Indonesia Emas 2045 perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, bukan berhenti sebagai target politik.
SBY juga mengingatkan pentingnya pemahaman sejarah bagi para pemimpin. Menurutnya, pemimpin yang tidak memahami sejarah berisiko mengulangi kesalahan yang pernah terjadi.
Ia turut menyoroti pentingnya kualitas institusi dan tata kelola negara dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan sebuah bangsa.
“Kalau kita gagal bertransformasi, Indonesia Emas 2045 itu ilusi,” ujar SBY.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pencapaian target pembangunan tidak cukup bertumpu pada optimisme. Perubahan mendasar, tata kelola yang baik, serta integritas kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Pernyataan SBY kembali mengangkat persoalan mengenai hubungan antara kepentingan partai, jabatan politik, dan tanggung jawab terhadap negara. Dalam sistem demokrasi, partai memiliki peran penting dalam rekrutmen kepemimpinan dan pembentukan kebijakan. Namun, jabatan publik juga membawa kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas.
Meski pernyataannya mengenai mantan presiden dapat memunculkan beragam tafsir, dalam pemberitaan yang ditelusuri tidak terdapat penyebutan nama tertentu sebagai sasaran kritik tersebut. Karena itu, mengaitkan sindiran SBY dengan tokoh politik tertentu tanpa bukti tambahan berisiko menimbulkan kesimpulan yang tidak terverifikasi.
Substansi pesan SBY justru terletak pada ukuran kepemimpinan itu sendiri: apakah seseorang masih berorientasi pada perebutan kekuasaan berikutnya, atau telah menempatkan kepentingan bangsa dan masa depan generasi mendatang sebagai prioritas.
Bagi SBY, menjadi negarawan bukan semata-mata soal jabatan yang pernah diemban. Yang lebih mendasar adalah cara berpikir, integritas, serta keberanian menempatkan negara di atas kepentingan partai.(*)
Penulis: R. Wijaya
Redaksi: POPULARITAS NEWS
© Copyright 2026
