JOMBANG – Pola pengadaan barang dan jasa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jombang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan dominasi oleh kegiatan berbasis jasa konsultan. Berdasarkan analisis terhadap data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2022 hingga 2024, terdapat setidaknya 10 paket pengadaan yang tergolong dalam kategori jasa konsultan.
Posisi berikutnya ditempati oleh pengadaan masterplan dengan 6 paket, diikuti oleh kajian indeks dan dokumen perencanaan masing-masing sebanyak 5 paket. Jenis pengadaan lain yang cukup sering muncul mencakup aplikasi atau software pembangunan daerah, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta desain arsitektur kawasan.
Selain itu, muncul pula kategori teknis seperti penyusunan peta/mapping dan dokumen teknokratis terkait SPBE, RKPD, hingga SIDINDA. Namun, ada pula beberapa paket yang masuk dalam kategori "tanpa klasifikasi jelas", menimbulkan pertanyaan soal transparansi pengelompokan kegiatan.
Tren ini menimbulkan catatan penting di kalangan pengamat anggaran. Banyak yang mempertanyakan apakah dominasi jasa konsultan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil perencanaan pembangunan, atau sekadar pengulangan kegiatan rutin yang minim dampak.
> “Ketika konsultan selalu menjadi pilihan utama, padahal BAPPEDA memiliki SDM fungsional perencana, maka patut dipertanyakan urgensi dan efisiensinya,” ujar seorang aktivis LSM anggaran daerah.
Pihak BAPPEDA sendiri menegaskan bahwa seluruh paket telah melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan didasarkan pada kebutuhan teknis. Namun begitu, desakan untuk audit independen semakin kuat agar pengadaan benar-benar berdampak dan tidak hanya formalitas penghabisan anggaran.
