Musi Banyuasin, 28 September 2025 – Di tengah semarak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Musi Banyuasin ke-69, masyarakat kembali disuguhkan berbagai momentum penting yang menggugah semangat kebersamaan dan nasionalisme. Salah satunya adalah persiapan Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya Kota Sekayu, yang akan menjadi tuan rumah dua ajang olahraga besar tingkat provinsi, yakni Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Sumatera Selatan. Dalam ajang yang digelar empat tahun sekali ini, para atlet dari 13 kabupaten dan 4 kota akan berkompetisi demi mengharumkan nama daerah masing-masing.
Namun di balik euforia pesta olahraga dan perayaan hari jadi daerah, kita diingatkan akan momentum lain yang tak kalah penting: 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari bersejarah ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi refleksi atas peran penting pemuda dan mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kebangsaan.
Di tengah dinamika bangsa saat ini, peran kritis pemuda semakin dibutuhkan. Beragam isu nasional terus berdatangan dan menyita perhatian publik, mulai dari sorotan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dinilai perlu direformasi, hingga isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran turut menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Pertanyaan pun muncul: apakah semua ini merupakan kenyataan yang perlu diungkap, atau justru pengalihan isu dari persoalan yang lebih substantif?
Dalam situasi seperti ini, peran pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan menjadi sangat krusial. Mereka dituntut untuk tidak sekadar menjadi penonton atau penerima informasi mentah, melainkan mampu menganalisis dan mengkritisi setiap kebijakan dan dinamika yang terjadi. Sebagaimana pesan Bung Karno, "Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia."
Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan pemuda bukan terletak pada jumlah, melainkan pada kesadaran, keberanian, dan idealisme mereka dalam memperjuangkan kebenaran. Pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan pemerintah tanpa kajian. Mereka harus menjadi pengawal kepentingan rakyat, memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar alat untuk kepentingan elite politik.
Contoh nyata dapat kita lihat dari pernyataan Prof. Dr. Mahfud MD yang mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan demi kepentingan bangsa. Namun, usulan tersebut mendapat respons sinis dari anggota DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, yang menyebutkan bahwa "kalau mau lobi, bukan di sini, tetapi dengan Ketua Umum Partai." Pernyataan ini menunjukkan secara gamblang bahwa proses legislasi sering kali tidak berpihak pada rakyat, melainkan menjadi arena tarik-menarik kepentingan partai politik.
Inilah alasan mengapa pemuda dan mahasiswa harus kembali ke khittah perjuangannya. Mereka bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga penjaga moralitas dan penggerak perubahan. Pemuda harus tampil di garda terdepan dalam menyuarakan keadilan, menegakkan kebenaran, dan menjaga persatuan bangsa. Mereka perlu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi politik, menyadarkan rakyat akan hak-haknya, dan terus mengawal agar cita-cita reformasi tidak tergadai oleh kepentingan sesaat.
Kini saatnya pemuda dan mahasiswa bangkit dari zona nyaman. Jangan terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan atau terpengaruh oleh narasi yang membutakan nalar kritis. Saatnya kita berpikir rasional, bertindak nyata, dan berjuang demi kemaslahatan bangsa. Kembali ke khittah, sadar akan fungsi dan peran sebagai pemuda dan mahasiswa, serta terus merawat kebinekaan dan persatuan, itulah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih baik.(Red)
