JOMBANG, Popularitas News – Perlindungan bagi petani di Kabupaten Jombang tidak lagi berhenti pada upaya meningkatkan hasil panen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mulai memperluas perhatian terhadap risiko yang dihadapi para petani saat bekerja dengan memastikan ribuan orang mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, saat menghadiri sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris petani di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kamis (25/6/2026).
Bagi Pemkab Jombang, program ini bukan sekadar penyaluran bantuan. Di balik perlindungan yang diberikan, terdapat upaya pemerintah daerah memastikan keluarga petani tetap memiliki jaring pengaman ketika risiko pekerjaan maupun musibah terjadi.
"Saya berharap bantuan ini tetap tepat sasaran dan tepat manfaat karena pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Abah Bupati bersama Pemerintah Kabupaten Jombang kepada panjenengan semua," ujar Agus.
Melalui dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sebanyak 14.368 petani kini telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut menyasar petani tembakau, petani cengkeh, hingga petani pangan yang tersebar di tujuh kecamatan, meliputi lima kecamatan di wilayah utara Sungai Brantas serta Kecamatan Bareng dan Wonosalam.
Agus menjelaskan, bantuan perlindungan sosial tersebut merupakan bagian dari program pembinaan lingkungan sosial yang bertujuan mendukung pemulihan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan jaminan sosial menjadi penting karena sektor pertanian memiliki tingkat risiko kerja yang tidak kecil.
Mulai dari kecelakaan saat mengolah lahan, perjalanan menuju sawah, hingga risiko meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan kerja menjadi alasan pemerintah daerah memperluas akses perlindungan bagi petani.
"Saya juga berharap program ini dapat memberikan rasa aman dalam bekerja, mengingat sektor pertanian memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi," katanya.
Sekda menegaskan, seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah terkait sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 128 Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jombang Ibrahim Hadi Wibowo memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan banyak daerah, Jombang justru mempertahankan bahkan menambah jumlah penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Di saat efisiensi melanda, beberapa kabupaten mengurangi jumlah penerima bantuan iuran. Sebaliknya, di Jombang malah menambahkan jumlah penerima bantuan iuran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih," ungkap Ibrahim.
Ia berharap sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh organisasi perangkat daerah terus diperkuat. Pasalnya, cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCC) Kabupaten Jombang saat ini baru mencapai 27 persen atau masih di bawah target 33 persen pada 2026.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut juga diserahkan santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris salah seorang petani peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan santunan itu menjadi gambaran nyata bahwa program yang dibangun pemerintah daerah tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi telah memberikan manfaat langsung ketika peserta menghadapi musibah.
Menutup sambutannya, Agus Purnomo menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjalankan program tersebut.
"Saya mengucapkan terima kasih atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan yang dikoordinasikan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Jombang tidak hanya memperluas cakupan perlindungan sosial bagi petani, tetapi juga mempertegas bahwa pembangunan sektor pertanian tidak semata diukur dari produktivitas, melainkan juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.
Jurnalis: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com