 |
| Pandangan Dewan DPRD Jombang fraksi PPP, M. Ishomuddin Haidar dalam sidang Paripurna pandangan Fraksi terhadap rencana belanja daerah 2027, Kamis (24/9/2026) | Doc. Foto: R.Wijaya / Popularitas News |
JOMBANG, POPULARITAS NEWS — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Jombang menyoroti tajam rencana belanja daerah dalam APBD 2027. Fraksi meminta pemerintah daerah tidak terjebak pada pola lama: anggaran besar, tetapi manfaatnya belum tentu terasa langsung oleh masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan M. Ishomudin Haidar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (24/9/2026).
Menurut Fraksi PPP, belanja daerah 2027 tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nominal yang terserap. Yang jauh lebih penting adalah kualitas belanja dan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam rancangan APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp2,3 triliun. Anggaran tersebut antara lain terdiri atas belanja operasi sekitar Rp1,69 triliun, belanja modal sekitar Rp110,6 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp570,7 miliar.
Besarnya angka tersebut menjadi perhatian Fraksi PPP. Sebab, setiap rupiah yang keluar dari APBD semestinya punya tujuan yang jelas dan bisa ditelusuri manfaatnya.
Fraksi PPP mempertanyakan apakah belanja daerah yang dirancang pemerintah benar-benar diarahkan untuk pembangunan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat atau justru lebih banyak berputar pada kebutuhan birokrasi.
"Yang harus dilihat bukan hanya besarnya anggaran, tetapi apakah setiap rupiah APBD benar-benar diarahkan pada pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Haidar dalam pandangan fraksi.
Fraksi PPP juga meminta pemerintah lebih selektif menyusun program dan kegiatan. Anggaran jangan sampai habis hanya karena mengejar target serapan, sementara hasil akhirnya tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan.
Belanja daerah, kata fraksi, harus menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat. Program pemerintah semestinya bisa menggerakkan sektor produktif, membuka ruang bagi pelaku UMKM, memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan manfaat yang lebih luas.
Karena itu, Fraksi PPP mendorong agar program yang tidak memiliki dampak jelas terhadap masyarakat dievaluasi. Sebaliknya, anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki target, indikator keberhasilan dan hasil yang bisa diukur.
Bagi Fraksi PPP, APBD 2027 bukan sekadar daftar angka pendapatan dan belanja. Di balik angka triliunan rupiah tersebut ada uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, anggaran jangan sekadar habis, tetapi harus menghasilkan.
