 |
| Pandangan Pendapat Akhir Fraksi Partai PPP atas Raperda R-APBD 2027, oleh Junita Erma Zakiyah, S.E, Rabu (11/11/2026) | Doc. Foto: R. Wijaya |
JOMBANG, POPULARITAS NEWS – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Jombang menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi, Rabu (11/11/2026). Namun, persetujuan tersebut tidak berarti tanpa catatan. Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara khusus menyoroti kualitas belanja, keberpihakan anggaran kepada masyarakat, hingga potensi tidak optimalnya pelaksanaan program yang dapat berujung pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pandangan akhir Fraksi PDIP disampaikan Ama Siswanto, sedangkan Fraksi PPP disampaikan Junita Erma Zakiyah. Kedua fraksi memberikan sejumlah catatan yang menempatkan pelaksanaan APBD sebagai persoalan penting setelah persetujuan politik diberikan.
Fraksi PPP bahkan secara terbuka menilai struktur R-APBD 2027 belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Penilaian tersebut didasarkan pada komposisi belanja daerah yang dinilai masih didominasi kebutuhan birokrasi dibandingkan alokasi untuk pembangunan dan kegiatan produktif masyarakat.
Dalam dokumen pandangan akhirnya, PPP mencatat total pendapatan daerah sekitar Rp2,536 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi belanja hibah dan modal disebut hanya sekitar 7 persen. Sementara itu, sekitar 68 persen digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai serta biaya operasional.
"Namun demikian, kita semua tahu bahwa R-APBD 2027 belum berpihak kepada rakyat," demikian salah satu penegasan Fraksi PPP dalam rapat paripurna.
Sorotan berikutnya menyangkut kondisi infrastruktur jalan. PPP mencatat bahwa pada 2027 hanya sekitar enam kilometer jalan yang direncanakan direhabilitasi dan direkonstruksi. Sementara 19 kilometer lainnya dialokasikan untuk pemeliharaan rutin dan berkala dengan anggaran sekitar Rp32 miliar.
Padahal, berdasarkan data yang disampaikan dalam dokumen fraksi, terdapat 21 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat, 391 kilometer rusak sedang, dan 173 kilometer rusak ringan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan alokasi anggaran infrastruktur dibandingkan kebutuhan penanganan jalan di Kabupaten Jombang.
PPP juga mengkritisi tema pembangunan APBD 2027, yakni integrasi pengembangan industri dan perdagangan dengan sektor primer. Menurut fraksi ini, tema tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi.
OPD yang disoroti meliputi sektor pertanian, peternakan, perindustrian dan perdagangan, UMKM, pemuda, olahraga dan pariwisata, serta ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Total anggaran OPD terkait ekonomi tersebut tercatat sekitar Rp59,508 miliar atau hanya sekitar 2 persen dari keseluruhan APBD.
"Selain itu, R-APBD 2027 masih jauh dari cerminan tema 'Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan Sektor Primer' karena anggaran untuk OPD terkait ekonomi, yaitu Pertanian, Peternakan, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas UMKM, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hanya mendapat porsi 2 (dua) persen dari keseluruhan total APBD," demikian disampaikan Fraksi PPP.
Bahkan, dari anggaran Rp59,508 miliar tersebut, PPP mencatat hanya sekitar 21 persen dialokasikan untuk belanja modal dan barang jasa. Selebihnya, sekitar 78 persen digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan, dan operasional program.
Di tengah tekanan fiskal, ancaman inflasi, serta melemahnya perputaran ekonomi masyarakat, PPP juga menyampaikan sejumlah permintaan kepada Bupati dan jajaran pemerintah daerah.
Di antaranya menjaga profesionalisme kinerja agar pelayanan publik tetap optimal, memaksimalkan revitalisasi sungai untuk mencegah banjir, serta meningkatkan pengawasan terhadap industri yang belum mengelola limbah dengan baik dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
PPP juga meminta penataan penggunaan sound horeg melalui regulasi yang lebih jelas. Pertunjukan diharapkan ditempatkan di area terbuka dan tidak berada di kawasan permukiman warga agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan, kehidupan sosial, maupun kerugian material masyarakat.
PDIP: APBD Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Sementara itu, Fraksi PDIP melalui Ama Siswanto memberikan perhatian terhadap kemandirian fiskal, kualitas belanja, pemerataan pembangunan, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
PDIP mencermati kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan R-APBD 2027 yang masih menunjukkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Fraksi ini mendorong inovasi dan intensifikasi PAD melalui digitalisasi, pemutakhiran data, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, serta penggalian potensi ekonomi baru tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.
PDIP juga mengingatkan agar keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya dinilai dari angka serapan anggaran.
"Jangan sampai APBD yang berhasil menyelesaikan proses administrasi dan penyerapan anggaran, tapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Karena ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata serapan anggaran terserap, tapi seberapa besar persoalan masyarakat yang bisa diselesaikan," demikian penegasan Fraksi PDIP.
Mengenai defisit dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), PDIP meminta agar setiap rupiah dalam APBD memiliki target manfaat yang jelas. Anggaran yang tidak terserap juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
"Setiap rupiah yang masuk dalam APBD harus memiliki target manfaat yang jelas. Demikian pula setiap rupiah yang tidak terserap harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan semakin baik," tegas fraksi tersebut.
PDIP turut mendorong transparansi pembahasan dan pelaksanaan APBD. Masyarakat, menurut fraksi ini, perlu mengetahui besaran anggaran, program yang dibiayai, penerima manfaat, lokasi kegiatan, hingga indikator keberhasilannya.
Pada akhirnya, persetujuan seluruh fraksi terhadap Raperda APBD 2027 menjadi awal dari tanggung jawab berikutnya bagi pemerintah daerah. Catatan PDIP dan PPP memperlihatkan bahwa persoalan tidak berhenti pada kesepakatan angka-angka anggaran, melainkan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi pembangunan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, besarnya APBD tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila alokasi anggaran tidak sejalan dengan kebutuhan publik.
Sebagaimana penegasan Fraksi PDIP dalam pandangan akhirnya:
"Masyarakat tidak terlalu membutuhkan penjelasan mengenai berapa besar APBD kita, masyarakat membutuhkan jawaban yang lebih sederhana, apa yang berubah dalam kehidupan mereka setelah APBD tersebut kita laksanakan."
Penulis: R. Wijaya
Redaksi: POPULARITAS NEWS
© Copyright 2026
