 |
| Mendikdassmen, Abdul Mu'ti menyampaikan ke media di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026) | Doc. Foto: Istimewa \ Popularitas News |
JAKARTA, POPULARITAS NEWS – Kebijakan pendidikan pemerintah mulai menyasar jenjang paling awal. Mulai 2027, siswa taman kanak-kanak (TK) dipastikan masuk dalam cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) dan bakal menerima bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Rapat tersebut membahas arah kebijakan pendidikan gratis yang diproyeksikan mencakup jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi negeri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, perluasan PIP ke jenjang TK menjadi salah satu kebijakan yang mulai diterapkan pada 2027.
Selama ini, jenjang TK belum masuk dalam cakupan penerima PIP seperti jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mulai tahun depan, pemerintah mengubah skema tersebut.
“Untuk TK, mulai tahun depan juga mendapatkan PIP sebesar Rp450 ribu per tahun,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari rencana pemerintah memperluas akses pendidikan sejak usia dini. Pemerintah tengah menyiapkan skema wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah.
Artinya, pendidikan anak usia dini tak lagi ditempatkan sekadar sebagai tahap sebelum masuk SD. Pemerintah mulai menarik jenjang prasekolah ke dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan skema pendidikan gratis yang lebih luas. Presiden Prabowo meminta kementerian terkait menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan langkah pelaksanaan pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi negeri.
Namun, detail pelaksanaan pendidikan gratis tersebut belum seluruhnya final. Khusus pendidikan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah pilihan skema.
Sementara untuk jenjang dasar dan menengah, sejumlah kebijakan pendukung mulai diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pendidikan.
Tak hanya soal siswa, pemerintah juga menata persoalan guru. Guru PPPK paruh waktu direncanakan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan anggaran untuk skema tersebu, (Red)
Penulis: Ronny Brown
Redaksi: Popularitas News
© Copyright 2026
Sedangkan guru non-ASN tetap diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS maupun PPPK. Bagi mereka yang belum berhasil dalam seleksi, status sebagai guru non-ASN tetap diakui.
Pemerintah menyebut pembayaran guru non-ASN yang belum menjadi ASN dapat menggunakan Dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut membuat arah perubahan sektor pendidikan 2027 tak cuma soal sekolah gratis. Pemerintah juga sedang merombak rantai pembiayaan pendidikan, mulai dari bantuan langsung kepada siswa, pembiayaan sekolah hingga skema kesejahteraan guru.
Setahun 450 ribu memang bukan angka yang serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan biaya pendidikan anak usia dini. Tetapi secara kebijakan, masuknya siswa TK ke dalam PIP menandai perubahan: perhatian negara terhadap biaya pendidikan mulai ditarik lebih awal, bahkan sebelum anak menginjak bangku SD.
