 |
| Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, S.E, M.Sc, Ph.D | Doc. Foto: Kementerian Keuangan |
JAKARTA, POPULARITAS NEWS – Sekolah negeri gratis mulai masuk fase serius. Bukan karena pemerintah menyiapkan duit baru, tetapi justru karena anggaran pendidikan yang sudah tersedia bakal didesain ulang.
Pemerintah memastikan pembiayaan program sekolah negeri gratis akan mengambil dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN. Dalam RAPBN 2027, anggaran pendidikan mencapai Rp820,9 triliun.
Artinya, jangan berharap muncul pos baru bernama “sekolah gratis” dengan tambahan anggaran di luar duit pendidikan yang sudah disiapkan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan melakukan redesign terhadap penggunaan anggaran pendidikan 2027. Pembagian anggaran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga bakal ditata kembali.
“Jadi tetap yang ada di RAPBN kemarin kan sudah ditetapkan untuk 2027. Tinggal bagaimana mendesignnya gimana,” kata Suahasil.
Nah, di titik inilah pergeseran anggaran menjadi menarik untuk dikawal.
Sebab, anggaran pendidikan Rp820,9 triliun bukan duit yang menganggur. Di dalamnya sudah bercokol berbagai program pendidikan, mulai dari bantuan pendidikan, pembangunan dan renovasi sekolah hingga program pendidikan lainnya.
Ketika sekolah negeri gratis harus masuk tanpa tambahan anggaran, pemerintah harus menentukan dari mana ruang anggarannya dibuat.
Apakah ada program yang digabung? Apakah sebagian alokasi pusat digeser ke daerah? Atau ada program yang selama ini berjalan kemudian didesain ulang?
Pemerintah sejauh ini belum membeberkan secara rinci pos mana yang bakal digeser dan berapa besar anggaran yang nantinya khusus menopang sekolah negeri gratis.
Yang terang, konsepnya sudah mulai terlihat: uangnya tetap di kolam yang sama, tetapi pembagian ikannya bakal berubah.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana desain tersebut diterjemahkan di daerah. Sebab pendidikan bukan hanya urusan pemerintah pusat. Ada pembagian kewenangan, transfer ke daerah, hingga belanja pendidikan yang selama ini sudah berjalan di APBD.
Program sekolah gratis pun akhirnya bukan sekadar soal menghapus pungutan kepada siswa. Pemerintah harus memastikan sekolah tetap punya biaya operasional, layanan pendidikan tidak terganggu, dan pemerintah daerah tidak kehilangan ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan pendidikan lainnya.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk program pendidikan tinggi gratis masih dihitung.
Jadi, Rp820,9 triliun memang sudah ada. Tetapi berapa bagian yang bakal diparkir untuk sekolah negeri gratis, masih menunggu desain pemerintah.
Di sinilah publik perlu mencermati: ketika satu program baru masuk ke keranjang anggaran yang sama, pos mana yang bakal bergeser? (Red)
Penulis: Brown
Redaksi: Popularitas News
© Copyright 2026
