![]() |
| Kantor ATR/BPN Jombang, Senin (16/11/2026) | Doc. Foto: R. Wijaya |
JOMBANG, POPULARITAS NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran uang atau setoran kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Jombang Wawas Setiawan turut dipanggil dan diperiksa penyidik.
Wawas Setiawan masuk dalam daftar 17 kepala kantor pertanahan di Jawa Timur yang dimintai keterangan secara bergiliran pada 10–12 November 2026. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengurai konstruksi perkara, terutama terkait dugaan penyerahan uang kepada tersangka berinisial Arif Sugianto, mantan Bupati Kebumen periode 2021-2025.
Pemeriksaan terhadap Kakantah Jombang, Setiawan berlangsung pada Rabu (11/11/2026), bersama tujuh kepala kantor pertanahan lainnya. Mereka berasal dari Kabupaten Pasuruan, Lamongan, Bojonegoro, Blitar, Madiun, Banyuwangi, dan Bangkalan.
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), penyidik memeriksa delapan pejabat BPN dari Gresik, Surabaya I, Surabaya II, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Jember. Rangkaian pemeriksaan kemudian ditutup pada Kamis (12/11/2026) dengan pemeriksaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.
Fokus pemeriksaan ini bukan semata-mata perkara pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Penyidik juga mendalami pengetahuan para saksi mengenai dugaan penyerahan uang kepada pihak tertentu di lingkungan ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung merah putih, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterangan saksi terkait dugaan penyerahan uang kepada tersangka mantan Bupati Kebumen.
Bahkan, dalam pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya, Jumat (13/11/2026), KPK kembali menyinggung dugaan aliran uang tersebut.
“Terkait dugaan setoran ke atas,” kata Budi Prasetyo, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan singkat itu menjadi salah satu petunjuk mengenai arah pendalaman penyidikan. KPK berupaya menelusuri kemungkinan adanya aliran uang dari lingkungan pertanahan daerah kepada pejabat yang berada pada jenjang lebih tinggi.
Namun hingga kini Setiawan, maupun kepala kantor pertanahan lainnya yang disebut dalam rangkaian pemeriksaan berstatus saksi. Belum ada keterangan yang menunjukkan bahwa Kepala BPN Jombang terlibat dalam transaksi atau menerima aliran uang sebagaimana dugaan yang sedang diselidiki.
Penulis: R. Wijaya
Redaksi: Popularitas News
© Copyright 2026
