Padang, Popularitas News – DPRD Sumbar menerima kunjungan kerja dari Pansus I DPRD Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2024.
Pertemuan berlangsung di Ruang Khusus I DPRD Sumbar dan dipimpin oleh Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar, HM Nurnas, Kamis (24/4/2025).
Wakil Ketua Pansus I DPRD Jambi, Zulkifli Linus, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian penting dari proses pembahasan LKPJ yang sedang berjalan di DPRD Jambi.
Menurutnya, sejak paripurna pembentukan pansus digelar pada 14 April 2025, empat panitia khusus telah terbentuk untuk mendalami LKPJ Gubernur.
“Kami datang untuk menggali informasi, belajar dari pengalaman Sumatera Barat dalam menyusun LKPJ yang sesuai dengan aturan dan mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah,” ujar Linus.
Selama pertemuan berlangsung, suasana diskusi terlihat dinamis. Kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pandangan.
Berbagai pertanyaan serta saran pun diajukan guna memperdalam pemahaman tentang tata cara penyusunan LKPJ yang baik dan tepat sasaran.
Linus menyampaikan apresiasinya terhadap materi dan penjelasan yang disampaikan HM Nurnas.
Ia menilai pertemuan ini memberikan pencerahan serta pengetahuan baru yang bermanfaat untuk menyempurnakan dokumen LKPJ Gubernur Jambi.
“Kami sangat puas dengan pemaparan hari ini. Banyak masukan dan wawasan baru yang kami peroleh,” tambahnya.
Sementara itu, HM Nurnas menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari DPRD Provinsi Jambi.
Ia menilai, kegiatan semacam ini tidak hanya memperkuat kerja sama antar lembaga legislatif, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan harmonisasi antardaerah.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif konsultasi ini. Semoga sinergi yang terjalin dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pemerintahan daerah,” kata Nurnas.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan penyusunan LKPJ oleh DPRD Jambi menjadi lebih akurat, transparan, serta berdampak positif terhadap akuntabilitas publik.
