JAKARTA - POPULARITAS NEWS | Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan program stimulus total nilai mencapai Rp 24,44 triliun. Pemerintah resmi meluncurkan 5 insentif ekonomi minus diskon listrik. Insentif tersebut akan berlaku selama Juni hingga Juli 2025.
Diskon tarif listrik 50 persen yang sempat dijanjikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya batal. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif tersebut digantikan dengan bantuan lain yang dinilai lebih cepat direalisasikan.
“Sudah ada rapat dengan para menteri perihal pelaksanaan diskon tarif listrik 50%. Namun ternyata untuk kebutuhan proses penganggarannya jauh lebih lambat. Kalau kita tujuannya bulan Juni-Juli, kita tidak bisa jalankan sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” ujar Sri Mulyani.
Berikut ini daftar 5 insentif ekonomi minus diskon tarif listrik.
1. Diskon transportasi (Rp940 miliar)
Insentif pertama berupa potongan biaya transportasi selama masa liburan sekolah, yakni awal Juni hingga pertengahan Juli 2025.
Tujuannya untuk mengurangi beban biaya perjalanan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata domestik.
Tiga moda transportasi yang mendapatkan stimulus, di antaranya:
- Tiket kereta mendapatkan diskon 30% (anggaran Rp300 miliar)
- Tiket pesawat mendapatkan PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% (anggaran Rp430 miliar)
- Tiket kapal laut mendapatkan diskon 50% (anggaran Rp210 miliar).
2. Diskon tarif tol (Rp650 miliar, non-APBN)
Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen selama periode libur sekolah. Insentif ini ditujukan kepada sekitar 110 juta pengendara di seluruh Indonesia. Dengan adanya diskon tarif tol, diharapkan arus lalu lintas domestik lebih lancar serta konsumsi rumah tangga dapat meningkat.
3. Tambahan bantuan sosial dan bantuan pangan (Rp11,93 triliun)
5 insentif ekonomi minus diskon listrik selanjutnya berupa kombinasi bantuan tunai dan natura yang menyasar masyarakat lapisan terbawah. Tujuannya untuk menjaga daya beli, khususnya di tengah tekanan harga pangan.
Adapun strategi pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial tersebut dilakukan melalui:
- Tambahan Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
- Bantuan pangan berupa 10 kg beras senilai Rp126.000 per bulan bagi jumlah KPM yang sama.
Tambahan bantuan sosial dan bantuan pangan ini diharapkan mampu menahan laju inflasi pangan, serta melindungi kelompok masyarakat paling terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
4. Bantuan Subsidi Upah atau BSU (Rp10,72 triliun)
Sebagai pengganti insentif listrik, pemerintah memilih untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 17 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 565 ribu guru honorer dari Kemendikbud dan Kemenag.
Masing-masing penerima akan memperoleh Rp150 ribu per bulan selama dua bulan. Dana BSU akan dicairkan sekaligus pada Juni 2025.
"Dengan kesiapan data, kecepatan program, dan sasaran yang jelas, maka bantuan subsidi upah ini menjadi pilihan yang dijalankan," jelas Sri Mulyani.
5. Perpanjangan diskon iuran JKK (Rp200 miliar, non-APBN)
Diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja sektor padat karya akan diperpanjang selama enam bulan, yakni Agustus 2025 hingga Januari 2026. Periode Februari-Mei 2025 lalu telah menjangkau 2,7 juta pekerja dari enam industri padat karya.
Total anggaran dan sumber pendanaan
Kelima insentif tersebut akan mengucurkan total dana sebesar Rp24,44 triliun. Sebesar Rp23,59 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Rp850 miliar sisanya bersumber dari non-APBN.
Diskon tarif listrik batal direalisasikan menuai kontroversi. Keputusan untuk mengalihkannya ke BSU menunjukkan pemerintah ingin fokus ke sektor konsumsi dan perlindungan sosial. Pemerintah memastikan bahwa stimulus yang digelontorkan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan dan berdampak nyata terhadap aktivitas ekonomi nasional.
"Diharapkan beban ekonomi sebagian masyarakat yang paling rentan dapat dikurangi dan kegiatan ekonomi tetap terjaga dalam menghadapi meningkatnya tekanan ketegangan perang dagang global dan pelemahan ekonomi dunia," pungkas Sri Mulyani.
