JOMBANG — POPULARITAS NEWS | Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendorong pemerataan pembangunan dari desa, yang kembali digaungkan Bupati Jombang, H. Warsubi, dalam pertemuan dengan ABPEDNAS pada Jumat (5/7/2025), patut dicermati lebih dalam. Meskipun retorika sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan BPD terdengar ideal, implementasinya kerap menjadi tantangan.
Pernyataan Bupati Warsubi tentang peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah desa dan pengawas kinerja kepala desa, sejalan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, adalah hal yang sudah seharusnya. Namun, pertanyaan krusialnya adalah: seberapa efektif BPD selama ini menjalankan perannya tersebut di lapangan? Apakah keberadaan BPD benar-benar mampu mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat, ataukah lebih sering menjadi stempel bagi kebijakan pemerintah desa?
Harapan Bupati agar ABPEDNAS dapat memperkuat kapasitas dan soliditas anggota BPD adalah langkah positif. Namun, peningkatan kapasitas saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kemandirian dan keberanian BPD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu di desa. Indeks pembangunan Jombang memang harus meningkat, tetapi peningkatan tersebut harus benar-benar bertumpu pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Sorotan Bupati Warsubi terhadap dualisme kepemimpinan antara ABPEDNAS dan PABPDSI sebagai "tidak masalah" selama tujuannya sama, perlu juga dilihat dari kacamata potensi konflik kepentingan dan fragmentasi gerakan. Meskipun niatnya baik untuk merangkul semua pihak, apakah dualisme ini tidak berpotensi melemahkan posisi tawar BPD secara keseluruhan di mata pemerintah desa dan kabupaten? Soliditas dan satu suara dalam advokasi kebijakan desa seharusnya menjadi prioritas.
Pada akhirnya, optimisme Bupati Warsubi bahwa sinergi dengan ABPEDNAS akan mewujudkan "Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua" dengan desa sebagai ujung tombak, perlu dibuktikan dengan aksi nyata dan evaluasi yang transparan. Akankah ini menjadi babak baru yang transformatif bagi desa-desa di Jombang, ataukah hanya pengulangan janji-janji yang kerap menguap di tengah jalan? Masyarakat desa menanti bukti konkret.
