JOMBANG – POPULARITAS NEWS | Di atas kertas, perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang tampak rapi dan menjanjikan. Puluhan dokumen kajian dan masterplan disusun bertahun-tahun, dengan anggaran yang tak sedikit. Tapi ketika dibenturkan dengan kenyataan di lapangan, dokumen-dokumen itu berubah jadi tumpukan kertas tanpa wajah.
Penelusuran awak media bersama sejumlah aktivis LSM mengungkap indikasi kejanggalan serius dalam sejumlah paket pengadaan di tubuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jombang. Proyek-proyek strategis seperti penyusunan masterplan sentra PKL hingga konsep fasade arsitektur gapura IKM, diketahui telah rampung secara administrasi, namun nihil bukti fisik maupun manfaat konkret di lapangan.
Salah satu yang paling mencolok adalah paket Penyusunan Masterplan Sentra PKL di Jalan KH. Ahmad Dahlan. Dokumen telah tuntas, anggaran telah cair, namun pembangunan justru berjalan tak seirama dengan perencanaan. “Ada masterplan, tapi tidak digunakan. Pembangunan jalan terus tanpa merujuk,” kata seorang sumber di lingkungan OPD yang enggan disebutkan namanya.
Keanehan serupa terjadi dalam pengadaan dokumen Konsep Fasade Arsitektur Gapura Sentra IKM Mojoagung dan Gudo. Berkas diserahterimakan November 2022, namun jejak implementasinya belum juga terlihat. Pihak BAPPEDA bungkam, seakan menutup rapat lembaran pertanyaan publik.
Tak hanya itu, dokumen penyusunan sarana-prasarana tingkat kecamatan juga dipertanyakan. Sudah selesai dikerjakan, tapi manfaatnya tak pernah terasa. Tak ada satu pun SKPD yang bisa menjelaskan ke mana arah kajian itu bermuara.
LSM pun menyerukan agar aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum turun tangan. “Kami curiga ada potensi manipulasi data dan kerugian negara,” kata seorang pegiat antikorupsi lokal. Ia menilai, proyek-proyek ini bukan hanya soal inefisiensi, tapi bisa mengarah pada modus perencanaan fiktif.
Menyingkap dokumen perencanaan yang tak membumi adalah upaya membongkar bagaimana birokrasi bisa disulap jadi panggung akrobat anggaran. Di tengah harapan publik atas transparansi dan pembangunan yang inklusif, BAPPEDA Jombang justru memberi contoh buram, bagaimana proyek bisa selesai tanpa hasil.
