JOMBANG, PopularitasNews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang menuai sorotan tajam. Dari total 174 dapur yang ditargetkan beroperasi, hanya 16 yang benar-benar berjalan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar atas efektivitas pelaksanaan program nasional tersebut.
Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan perlunya kontrol sosial agar pelaksanaan MBG tidak menyimpang dari tujuan. Ia menekankan pengawasan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintah daerah. Masyarakat, sekolah, hingga guru diminta ikut serta menjadi sistem pendukung dalam mengawal program.
“16 dari 174 dapur MBG yang sudah beroperasi di Kabupaten Jombang. Semua harus terlibat, mulai dari masyarakat, sekolah, dan guru, karena ini program Pemerintah Pusat,” tegas Warsubi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang, Senin (29/9/2025).
Warsubi juga memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar aktif melakukan inspeksi langsung ke sekolah-sekolah maupun ke setiap SPPG. Menurutnya, pengawasan lapangan mutlak diperlukan untuk memastikan kualitas makanan sesuai standar gizi dan pelayanan tidak menyimpang.
Sebelumnya, Dewan Pendidikan Jombang melaporkan berbagai persoalan pendidikan, mulai dari dugaan pungutan liar, keterbatasan layanan MBG, hingga penahanan ijazah siswa. Menanggapi hal itu, Warsubi menegaskan hak siswa harus dijamin tanpa kompromi.
“Anak-anak kita harus terbebas dari pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang harus dijamin bersama,” tegasnya dalam pertemuan dengan pengurus Dewan Pendidikan di Pendopo Kabupaten, Rabu (24/9/2025).
Sebagai tindak lanjut, Dewan Pendidikan menyiapkan layanan pengaduan digital dan hotline bagi masyarakat. Warsubi mengingatkan agar lembaga itu tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif mendeteksi masalah di lapangan.
“Dewan Pendidikan bukan hanya wadah pelaporan, tapi harus mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi keluhan publik,” pungkasnya.(*)
