JOMBANG, PopularitasNews.com — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk meninjau ulang relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang ke wilayah Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji.
Menurut Hadi, keputusan tersebut dinilai bijak dan realistis, mengingat kebutuhan anggaran untuk pengadaan lahan serta pembangunan gedung rumah sakit sangat besar. “Jangan sampai kasus seperti pengadaan lahan Pasar Denanyar terulang kembali. Lahan sudah disiapkan, tetapi pembangunan dengan anggaran APBN tak kunjung terealisasi hingga sekarang,” ujarnya.
Ia mengingatkan, dana sekitar Rp 42 miliar yang dialokasikan dari APBD 2023 untuk pengadaan tanah seluas sembilan hektare bukan angka kecil. “Kalau dipaksakan membeli lahan sekarang tanpa kepastian anggaran pembangunan dari pusat, dikhawatirkan justru mangkrak dan tidak terpakai,” lanjutnya. Karena itu, DPRD menegaskan bahwa kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat harus menjadi dasar utama sebelum relokasi dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, membenarkan bahwa pembangunan rumah sakit baru memang membutuhkan biaya sangat besar. “Anggaran pembangunan fisik RSUD ini sangat besar, sementara sumber dananya diharapkan dari pemerintah pusat. Sampai sekarang, belum ada kepastian dari sana,” jelasnya.
Agus menambahkan, meskipun rencana relokasi RSUD sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan. “Kita tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Hanya saja, langkah yang diambil harus benar-benar terukur dan tidak membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, menyampaikan bahwa keputusan meninjau ulang relokasi merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik. “Dengan aset RSUD yang mencapai sekitar Rp 1 triliun, relokasi tentu membawa risiko besar, baik secara keuangan maupun pelayanan. Karena itu, Bupati lebih sepakat rumah sakit tetap di lokasi saat ini,” ujarnya.
Sebagai alternatif, pihak RSUD kini fokus pada optimalisasi layanan dan penataan lingkungan rumah sakit. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain penataan lalu lintas di sekitar kawasan RSUD untuk mengurai kepadatan, serta pemanfaatan lahan sekitar untuk pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kebijakan ini mencerminkan upaya Pemkab Jombang untuk menjaga keseimbangan antara visi pembangunan jangka panjang dan keberlanjutan layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.(*)
[Brown]
.jpg)