JOMBANG, PopularitasNews.com – Pendopo Kabupaten Jombang menjadi saksi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPC PKDI) Kabupaten Jombang masa bakti 2025–2030, Jumat (19/12/2025). Meski Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menekankan peran strategis PKDI sebagai motor penggerak kemajuan desa yang mandiri, aroma skeptisisme mulai tercium dari kalangan aktivis kemasyarakatan.
Bupati Warsubi dalam sambutannya mengingatkan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Ia menitipkan amanah agar para kepala desa menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran desa yang semakin besar. Namun, bagi sebagian pihak, kemunculan wadah baru dengan label "Persaudaraan" ini memicu pertanyaan besar mengenai arah dan orientasi organisasi tersebut.
Ketua LSM Bangkit, R. Hadi Siswanto, memberikan komentar pedas terkait momentum pelantikan ini ketika diskusi bersama sejumlah media pada Senin 22 Desember 2025. Ia mempertanyakan apakah semangat yang diusung benar-benar murni untuk pemberdayaan masyarakat desa atau sekadar taktik penggalangan kekuatan.
“Kita harus kritis melihat diksi yang digunakan. Apakah kata ‘Persaudaraan’ dalam PKDI ini sebenarnya kode untuk membentuk blok suara raksasa demi posisi tawar dalam Pilkada atau Pilpres mendatang?” cetus Hadi Siswanto.
Hadi menambahkan bahwa publik layak curiga jika organisasi ini lebih sibuk melakukan konsolidasi elit daripada menyelesaikan masalah riil di desa. "Jika organisasi ini murni untuk desa, mengapa aromanya lebih mirip gerakan lobi politik tingkat nasional daripada forum berbagi tips teknis mengelola dana desa yang transparan?" pungkasnya.
Dimeja diskusi yang sama lapak Kebon Rojo, sikap kritis juga datang dari Krisma (mas Gen), Dewan Penasehat LSM DPD YIPI Jombang. Ia menyoroti nomenklatur organisasi yang dianggap terlalu berfokus pada figur pemimpin (Kepala Desa) daripada visi pembangunan desanya itu sendiri.
“Kenapa namanya Persaudaraan Kepala Desa, bukan Persaudaraan Membangun Desa? Apakah ini tanda bahwa kepentingan elit desa jauh lebih penting daripada nasib perangkat desa dan warga?” tanya Dewan Penasehat YIPI Krisma (mas Gen).
.jpg)
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan adanya pergeseran fungsi organisasi menjadi alat penekan kebijakan (pressure group) yang bisa mengganggu stabilitas tata kelola negara. “Kita khawatir organisasi ini akan menjadi ‘Partai Kepala Desa’ secara de facto yang bisa mendikte kebijakan pemerintah pusat hanya demi kepentingan kelompok tertentu, bukan masyarakat luas,” tegasnya.
Meskipun dihujani kritik, prosesi pelantikan tetap berjalan khidmat. Penyerahan Bendera Pataka dari Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Dr. Syaifullah Mahdi, kepada Ketua DPC PKDI Jombang yang baru menandai dimulainya masa jabatan lima tahun ke depan.
Syaifullah Mahdi sendiri menegaskan bahwa PKDI harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kini, bola panas ada di tangan pengurus baru DPC PKDI Jombang. Apakah mereka mampu membuktikan bahwa organisasi ini adalah motor kemajuan desa seperti yang diharapkan Bupati, atau justru membenarkan kekhawatiran para aktivis sebagai mesin politik baru di Kabupaten Jombang? (brown).
