JOMBANG, PopularitasNews.com – Pengukuhan pengurus DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang masa bakti 2025–2030 di Pendopo Kabupaten, Jumat (19/12/2025), memicu sorotan tajam. Kehadiran Bupati Jombang, Warsubi, dalam agenda tersebut dinilai memiliki dimensi politis dan emosional yang kental, mengingat latar belakangnya sebagai mantan Kepala Desa Mojokrapak.
Ketua DPD IWO (Ikatan Wartawan Online) Indonesia Kabupaten Jombang, Agus Pamuji, secara terbuka mencium adanya potensi penggalangan kekuatan berbasis solidaritas korps di balik terbentuknya PKDI.
Dalam diskusi di Lapak Kebon pada Senin (22/12/2025), Agus menyatakan bahwa sulit memisahkan momentum pelantikan ini dari konteks dukungan politik antar-rekan sejawat.
> "Kita tidak bisa menutup mata bahwa Bupati dulunya adalah bagian dari mereka. Saya mencium aroma politis yang kuat. Jangan sampai ini menjadi wujud balas jasa terhadap rekan-rekan kepala desa atas dukungan pada tahun lalu," ujar Agus Pamuji.
Kritik utama yang disampaikan IWO Indonesia adalah potensi melonggarnya fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap tata kelola anggaran desa. Kedekatan personal antara kepala daerah dan organisasi kepala desa dikhawatirkan mengaburkan transparansi penggunaan Dana Desa.
Agus mempertanyakan urgensi pembentukan PKDI, terutama setelah para kepala desa baru saja menikmati perpanjangan masa jabatan. Ia khawatir fokus organisasi ini justru bergeser dari pengabdian masyarakat menjadi pemenuhan fasilitas kelompok elit desa.
Poin-poin kritis yang disorot Ketua IWO Indonesia Jombang:
- Kesejahteraan Elit vs Kemiskinan: Apakah PKDI fokus pada kesejahteraan warga atau justru pada tunjangan purnatugas kepala desa?
- Fasilitas Konsumtif: Peringatan agar organisasi tidak menjadi mesin lobi untuk menuntut fasilitas mewah di tengah angka kemiskinan ekstrem.
- Transparansi Anggaran: Menjaga agar anggaran desa tidak sekadar "bersahabat" dengan perangkat desa, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat pelosok.
Meskipun Bupati Warsubi dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan pengelolaan potensi desa berkelanjutan, IWO Indonesia menegaskan bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya melalui seremoni.
Kini, DPC PKDI Jombang memikul beban pembuktian. Masyarakat dan media akan mengawasi secara ketat apakah wadah ini menjadi motor penggerak kemajuan desa atau justru sekadar alat konsolidasi kepentingan elit yang menjauh dari amanat rakyat. (brown)
.jpg)
