JAKARTA, PopularitasNews.com – Atmosfer di ruang rapat mendadak tegang. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, orang nomor satu di Korps Bhayangkara, mengeluarkan pernyataan paling keras dalam sejarah kepemimpinannya. Dengan nada bicara yang dalam dan tegas, ia menutup pintu rapat-rapat bagi wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ketegangan bermula saat Kapolri mengungkap adanya manuver di balik layar melalui pesan singkat (WhatsApp). Sejumlah pihak secara terang-terangan menawarkan posisi "Menteri Kepolisian" kepada Jenderal Sigit sebagai imbalan jika ia menyetujui pergeseran struktur institusi.
Namun, jawaban Sigit justru mengejutkan banyak pihak. Ia tidak tergiur dengan jabatan menteri. Sebaliknya, ia meluncurkan "bom" retoris yang membungkam spekulasi politik.
"Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya 'MENOLAK' polisi di bawah kementerian," Tegas Sigit, Senin (26/1/2026).
"Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," Imbuhnya.
Penolakan keras ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisis pakar dan pernyataan internal, pemindahan Polri ke bawah kementerian dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi dan independensi penegakan hukum.
Tiga alasan utama ketegasan Kapolri:
- Marwah Institusi: Menjaga Polri agar tidak menjadi "alat politik" bagi menteri yang berasal dari partai tertentu.
- Keamanan Nasional: Jalur komando langsung di bawah Presiden memastikan respons cepat dalam situasi darurat tanpa birokrasi yang berbelit.
- Mandat Reformasi: Mempertahankan independensi yang telah diperjuangkan sejak pemisahan Polri dari ABRI pada era Reformasi.
Tidak hanya sekadar bicara, Jenderal Sigit menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Mabes hingga Polsek untuk tetap solid. Beliau menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden adalah harga mati yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.
Pernyataan ini seolah menjadi pesan peringatan bagi siapa pun yang mencoba "mengutak-atik" independensi Polri demi kepentingan kekuasaan sesaat. Di mata Sigit, kedaulatan institusi jauh lebih berharga daripada sekadar gelar menteri. (brown)
