Populeritasnews.com, Kuningan – Kondisi infrastruktur jalan di desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kian memprihatinkan. Jalan kabupaten yang menjadi akses utama masyarakat tersebut hingga kini belum mendapat penanganan pengaspalan yang layak, sehingga menyulitkan mobilitas warga dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Pantauan di lapangan menunjukkan, badan jalan mengalami kerusakan cukup parah, berlubang, licin saat hujan, dan berdebu saat musim kemarau. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menghambat distribusi hasil usaha warga, aktivitas pendidikan, serta akses pelayanan dasar lainnya.
Padahal, pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan kewajiban pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas masyarakat.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Artinya, pembiaran terhadap kerusakan jalan kabupaten kuningan bertentangan dengan amanat regulasi tersebut.
Masyarakat Desa Ancaran berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan tidak tutup mata dan segera mengambil langkah konkret berupa pengaspalan jalan desa tersebut. Infrastruktur jalan yang layak diyakini akan memperlancar akses masyarakat, menekan biaya transportasi, serta mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau jalannya bagus, aktivitas usaha warga lancar, anak sekolah aman, dan ekonomi masyarakat bisa bangkit. Jangan sampai warga terus dirugikan karena lambannya penanganan,” ujar salah satu warga.
Pemerintah daerah melalui Dinas PUTR Kuningan diharapkan segera melakukan survei lapangan dan memasukkan pengaspalan Jalan Desa Ancaran sebagai program prioritas, bukan sekadar wacana. Masyarakat menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya janji, tetapi hak warga yang dijamin oleh undang-undang.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan akan semakin menurun.
(Munir-egi)
.jpg)