JOMBANG, POPULARITAS NEWS | Di atas kertas, pemerintah gencar mengampanyekan stabilitas ekonomi dan perlindungan tenaga kerja lewat berbagai program padat karya. Namun di lapangan, realitasnya bertolak belakang. Kebijakan "ikat pinggang" belanja publikasi pemerintah sukses mematikan urat nadi pendapatan media massa, yang sejatinya merupakan industri padat karya berbasis pengetahuan. Saat jutaan anggaran dipotong atas nama efisiensi, pemerintah tampaknya lupa bahwa ada ribuan dapur jurnalis yang ikut padam akibat hilangnya mata pencaharian mereka.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kini membayangi industri pers nasional. Langkah penghematan ekstrem yang menyasar sektor publikasi komersial dan kemitraan media lokal melahirkan multiplier effect yang destruktif. Perusahaan pers yang selama ini menampung ribuan pekerja kreatif, mulai dari jurnalis, editor, desain grafis, hingga tenaga sirkulasi skala nasional kini limbung karena kehilangan salah satu pilar pendapatan utama mereka.
Kondisi kritis ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai organisasi profesi. Dalam acara Diskusi Lintas Media yang berlangsung pada Jumat (22/5/2026).
Ketua DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Agus Pamuji, melontarkan kritik tajam terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemerintah sedang menerapkan standar ganda yang merugikan kelas pekerja di sektor industri kreatif dan pers.
"Kami melihat ada kontradiksi yang sangat nyata. Pemerintah selalu menggembar-gemborkan program padat karya untuk menekan angka pengangguran. Namun di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran publikasi ini justru membunuh industri media yang secara nyata merupakan sektor padat karya bernilai tinggi," ujar Agus Pamuji di hadapan pulihin pekerja media yang hadir.
Agus Pamuji menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh menyamakan anggaran publikasi media dengan belanja seremonial atau perjalanan dinas yang minim urgensi. Informasi publik merupakan hak masyarakat yang pemenuhannya membutuhkan kerja profesional dari para jurnalis. Ketika keran kemitraan daerah dan pusat ditutup secara mendadak tanpa solusi alternatif, pemerintah secara tidak langsung sedang meruntuhkan harkat, martabat, dan kesejahteraan penegak pilar keempat demokrasi.
"Jangan menuntut pers untuk menyajikan produk jurnalistik yang sehat dan bebas dari hoaks, jika pemerintah sendiri mencekik leher industri ini hingga kering. Jurnalisme yang bermartabat tidak akan pernah lahir dari lambung para pekerja media yang kelaparan," tegas Agus dalam orasinya.
Dampak dari kebijakan pengetatan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ruang redaksi di berbagai daerah mulai mengurangi jumlah personel, memotong upah kelayakan, hingga menutup operasional secara permanen. Akibatnya, beban kerja jurnalis yang bertahan menjadi berkali lipat lebih berat, sebuah situasi yang lambat laun akan menurunkan kualitas kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Diskusi lintas media ini menghasilkan satu kesimpulan mendesak: pemerintah harus segera mengevaluasi dampak turunan dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Industri media memerlukan insentif fiskal dan formula kemitraan baru yang lebih berkeadilan. Jika pemerintah tetap keras kepala mempertahankan ego efisiensi tanpa memedulikan nasib pekerja pers, maka narasi mengenai penguatan program padat karya dan perlindungan tenaga kerja hanyalah sekadar bualan di atas panggung pidato. (brown)
