Oleh: Ronny Brown
PopularitasNews.com - Ada ironi yang menyesakkan dada dalam deru mesin Honda PCX 160 ABS yang kini mulai memenuhi desa-desa di Jombang. Di balik kemudi kebijakan itu, berdiri sosok Warsubi, seorang pria yang sejatinya bukan "orang asing" bagi tanah perdesaan. Sebagai mantan Kepala Desa Mojokrapak yang sukses dan pengusaha kelas kakap, Warsubi seharusnya menjadi sosok yang paling paham bahwa denyut nadi desa bukan terletak pada mengkilapnya aset kendaraan, melainkan pada perut rakyat dan kokohnya infrastruktur dasar.
Namun, Program Desa Mantra justru menjadi panggung di mana Bupati Warsubi tampak gagap membaca peta pembangunan desa.
Sentimen masyarakat kini berkembang menjadi sebuah pertanyaan besar: Bagaimana mungkin seorang yang berangkat dari bawah, yang pernah merasakan peliknya mengelola desa, justru melahirkan kebijakan yang begitu jauh dari realitas dibawah? Statusnya sebagai pengusaha kaya raya seharusnya memberinya ketajaman dalam "efisiensi anggaran". Namun, yang terjadi justru sebaliknya, sebuah pemborosan yang dilegalkan melalui pengadaan motor mewah.
"Ia punya kekayaan, ia punya pengalaman sebagai Kades, tapi ia kehilangan kepekaan," begitulah suara-suara yang mulai terdengar di warung-warung kopi.
Ironisnya, Warsubi yang dahulu dikenal paham seluk-beluk kebutuhan desa, kini seolah terisolasi dalam menara gading kekuasaan. Kegagapan membaca "peta" ini terlihat nyata:
Peta Prioritas yang Terbalik: Di saat peta desa masih menunjukkan titik-titik kemiskinan dan jalan tani yang hancur, kompas kebijakannya justru menunjuk pada dealer motor mewah.
Kebutuhan vs Keinginan: Sebagai pengusaha, ia tentu tahu mana investasi dan mana biaya. Namun, memilih motor 160cc ABS untuk perangkat desa adalah "biaya" tinggi yang minim dampak bagi produktivitas warga.
Memutus Tradisi Keberpihakan: Masyarakat merindukan sosok Warsubi yang "merakyat" lewat tindakan nyata, bukan lewat simbol-simbol prestise birokrasi yang justru menciptakan sekat antara perangkat desa dan warganya.
Jika seorang mantan Kepala Desa saja gagal memahami bahwa rakyat lebih butuh pengairan sawah daripada motor matik bongsor, maka ada yang salah dengan arah kepemimpinannya. Warsubi tidak sedang membangun desa; ia sedang membangun "citra" di atas aset bergerak yang nilainya akan terus menyusut.
Bupati Warsubi harus diingatkan kembali pada asalnya di Mojokrapak. Desa membutuhkan "Mantra" untuk memutus rantai kesulitan, bukan mantra untuk memoles penampilan. Jika arah mata angin kebijakan ini tidak segera diubah, maka gelar "Pakar Desa" yang melekat padanya akan luntur, menyisakan stigma sebagai pemimpin yang hanya pandai mengelola proyek, namun buta terhadap kebutuhan rakyatnya sendiri. (*)
