JOMBANG, POPULARITAS NEWS | Polemik rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Jombang terus melebar. Setelah gelombang penolakan datang dari sejumlah kepala desa, kini suara kritik muncul dari internal forum KDMP sendiri. Mereka menyoroti proses penentuan tenaga kerja yang dinilai tertutup, tanpa komunikasi, dan sarat dugaan kepentingan politik.
Situasi memanas sejak nama-nama calon pegawai KDMP beredar lebih dulu sebelum pemerintah desa maupun pengurus koperasi di tingkat desa mengetahui proses penentuannya. Kondisi itu memicu kemarahan sejumlah kepala desa karena warga lokal yang sejak awal berharap mendapat peluang kerja justru tidak memperoleh ruang prioritas.
Ketua Forum KDMP Jombang, Ali Arifin, secara terbuka mengkritik pola penunjukan tenaga kerja yang berlangsung tanpa transparansi. Ia menegaskan persoalan utama bukan berasal dari daerah asal calon pegawai, melainkan cara proses itu berjalan tanpa komunikasi dengan pengurus di tingkat desa.
“Yang diminta teman-teman itu sebenarnya ada keterbukaan, ada transparansi ketika mau plotting anggota di kepengurusan. Jangan seperti sekarang yang langsung main tunjuk,” ujar Ali kepada wartawan.
Ali menyebut banyak pengurus koperasi desa merasa hanya dijadikan pelaksana administratif. Mereka tidak ikut menentukan siapa yang akan bekerja di koperasi yang berdiri di wilayah mereka sendiri.
“Masalah tenaga itu dari mana pun tidak masalah. Yang penting ada komunikasi antara pengurus dan kepala desa supaya tidak terjadi kegaduhan seperti sekarang,” katanya.
Namun di balik kegaduhan itu, muncul isu yang jauh lebih sensitif: dugaan intervensi elite politik dan lingkar kekuasaan daerah dalam proses perekrutan pegawai KDMP.
Sejumlah sumber yang dihimpun POPULARITAS NEWS menyebut proses koordinasi rekrutmen diduga melibatkan salah satu wakil ketua DPRD Jombang yang juga menjabat ketua DPC partai politik. Nama tokoh tersebut disebut berada dalam radar relasi bisnis sejumlah pengusaha muda berpengaruh di Jombang.
Informasi lain yang beredar di internal pengurus desa menyebut sebagian nama calon tenaga kerja berasal dari rekomendasi orang-orang dekat kepala daerah, termasuk lingkar tenaga ahli.
Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, isu tersebut langsung memantik spekulasi luas di tingkat desa.
Banyak kepala desa mulai mempertanyakan arah program KDMP yang sejak awal dipromosikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Kalau koperasi desa tapi tenaga kerjanya ditentukan elite politik, lalu posisi masyarakat desa di mana?” ujar salah satu kepala desa di wilayah Jombang timur yang meminta namanya tidak disebutkan.
Polemik ini memperlihatkan bagaimana program ekonomi kerakyatan mulai memasuki wilayah tarik-menarik kepentingan politik lokal. KDMP yang semestinya menjadi ruang pemberdayaan masyarakat desa kini justru menghadapi krisis legitimasi sosial sebelum berjalan penuh.
Di lapangan, sebagian warga mulai membaca pola rekrutmen tersebut sebagai bentuk distribusi pengaruh kekuasaan. Mereka khawatir koperasi desa berubah menjadi arena baru bagi jaringan politik dan kepentingan bisnis lokal.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, desa menjadi ruang strategis baru dalam perebutan pengaruh politik. Dana desa, program bantuan, distribusi ekonomi, hingga koperasi desa kini memiliki nilai politik yang besar karena langsung menyentuh masyarakat akar rumput.
Karena itu, siapa yang menguasai struktur koperasi desa akan memiliki pengaruh sosial sekaligus ekonomi yang kuat di tingkat bawah.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah belum memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme resmi perekrutan pegawai KDMP. Publik juga belum mengetahui secara terbuka siapa tim penyeleksi, apa dasar penunjukan tenaga kerja, serta bagaimana proses verifikasi calon pegawai dilakukan.
Ketiadaan informasi itu memperbesar ruang kecurigaan publik.
Situasi semakin rumit karena sebagian desa sudah lebih dulu menghadapi tekanan sosial dari masyarakat setempat yang berharap memperoleh pekerjaan di KDMP. Banyak warga menganggap koperasi desa seharusnya memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama di tengah kondisi ekonomi pedesaan yang belum stabil.
Kini konflik rekrutmen KDMP tidak lagi sekadar persoalan administratif. Polemik tersebut berkembang menjadi pertarungan mengenai siapa yang berhak menentukan masa depan ekonomi desa: masyarakat lokal atau lingkar kekuasaan politik di belakang layar.
