Oleh: Ronny Brown
POJOK JOMBANG, POPULARITAS NEWS | Presiden Prabowo Subianto baru saja melayangkan sebuah pukulan telak yang menyasar tepat di ulu hati sistem perekonomian Indonesia. Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo blak-blakan mengaku terkejut sekaligus terpukul setelah menerima data riil kondisi kesejahteraan rakyat pasca-dirinya menjabat. Bagaimana tidak? Selama tujuh tahun terakhir, pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi yang konsisten bertengger di angka 5 persen setiap tahun. Jika kita hitung secara matematis, akumulasi pertumbuhan itu mencapai 35 persen. Logikanya, rakyat kita harus bertambah kaya 35 persen.
Namun, realitas yang terjadi di lapangan justru sebuah ironi yang mengerikan. Jumlah masyarakat miskin dan rentan secara nasional justru membengkak hingga menyentuh angka 49 persen. Di saat yang sama, kelompok kelas menengah kita merosot tajam dari 22 persen menjadi tinggal 17 persen saja.
Fenomena ambruknya kelas menengah ini bukan sekadar cerita fiksi dari pusat. Jika kita tarik ke konteks lokal di Kabupaten Jombang, paradoks ini sedang terjadi di depan mata kita. Kita melihat pabrik-pabrik manufaktur berdiri megah di kawasan Ploso, Peterongan, Mojokrapak, hingga Mojoagung. Indikator makro Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang juga rajin merilis kabar baik tentang angka kemiskinan yang melandai hingga ke level 8,6 persen. Namun, mengapa kegelisahan warga dibawah justru semakin menaik, bukan melandai?
Ilusi Angka Statistik vs Realitas Kelas Menengah
Mengapa ada jurang pemisah yang begitu lebar antara klaim penurunan kemiskinan versi BPS dengan jeritan warga di lapangan? Jawabannya terletak pada tolok ukur yang kita gunakan. Selama ini, BPS mengukur kemiskinan menggunakan kacamata pengeluaran konsumsi yang sangat rendah, yakni berkisar di angka Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per kapita per bulan. Siapa pun yang membelanjakan uang Rp20.000 sehari sudah otomatis dianggap "tidak miskin".
Standar usang inilah yang dikritik secara ilmiah oleh Presiden Prabowo. Ketika kita menggunakan standar internasional yang lebih manusiawi dari Bank Dunia, di mana batas kemiskinan dan kerentanan berada di angka Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per bulan, maka wajah statistik itu langsung terbuka. Jutaan warga Jombang yang tadinya masuk kategori "hampir miskin", seketika jatuh ke dalam jurang miskin nyata. Mereka adalah para korban badai PHK, pekerja kontrak jangka pendek, serta buruh pabrik yang penghasilannya habis tergerus oleh inflasi harga beras, tarif listrik, dan biaya kuota internet.
Rasio PDB Rendah: Negara Kehabisan Bensin Modal
Prabowo juga menyoroti akar masalah dari rapuhnya fondasi fiskal kita. Rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menjadi yang paling rendah di antara negara-negara G20, bahkan berada di level 11 hingga 12 persen saja. Kita kalah telak dari Kamboja yang mencapai 15 persen, Filipina 21 persen, bahkan Malaysia.
Rasio pendapatan negara yang sangat rendah ini membuat pemerintah daerah, termasuk Pemkab Jombang, kehabisan bensin modal untuk melakukan intervensi yang masif. Pemerintah akhirnya hanya mampu membagikan bantuan sosial (bansos) pangan sebagai pelampung darurat. Bansos memang menjaga masyarakat miskin agar tidak mati kelaparan, namun bansos gagal mengubah nasib mereka. Kue pertumbuhan ekonomi 35 persen itu ternyata tidak menetes ke bawah, melainkan menguap ke atas dan hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal besar di sektor padat modal.
Mengubah Trajektori Ekonomi Jombang
Sistem perekonomian kita saat ini jelas berada pada "trajektori" yang tidak tepat. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam "data-blindness" atau kebutaan realitas akibat silau oleh angka-angka manis di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak dihitung dari seberapa banyak ruko fisik yang tutup lalu berpindah ke marketplace digital, melainkan dari seberapa aman kondisi finansial dompet warga masyarakat khususnya di Jombang.
Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, pidato keras Presiden Prabowo di DPR RI ini harus dibaca sebagai instruksi darurat. Pemkab Jombang bersama dinas-dinas terkait wajib segera turun ke lapangan untuk melakukan rekonsiliasi data. Kita harus membersihkan anomali data jaring pengaman sosial, meningkatkan literasi digital yang produktif bagi UMKM lokal, serta membangun pusat pelatihan kerja yang inklusif agar pemuda setempat tidak hanya menjadi penonton di tengah menjamurnya 1.300 perusahaan di tanah kelahiran mereka sendiri.
Saatnya kita berhenti menjadi bangsa yang penakut dan mulai berani merombak sistem dari bawah. Senja boleh saja jatuh dalam etalase-etalase toko fisik kita, tetapi fajar kemandirian ekonomi yang jujur harus segera kita jemput.(*)
