JOMBANG, PopularitasNews.com — Kondisi angkutan desa (Andes) di Kabupaten Jombang semakin memprihatinkan. Minimnya penumpang, trayek yang tidak lagi berjalan sesuai jalur resmi, hingga lemahnya legalitas operasional membuat transportasi umum tradisional itu kini berada di titik terendah dalam sejarah perkembangannya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang mengakui sebagian besar sistem angkutan desa saat ini praktis mati suri. Pemerintah daerah pun mulai menyusun langkah pembenahan melalui penataan trayek baru, digitalisasi layanan, hingga program angkutan sekolah gratis sebagai upaya menghidupkan kembali ekosistem transportasi publik.
Kepala Dinas Perhubungan Jombang, Sugianto, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin angkutan desa benar-benar hilang dari sistem transportasi masyarakat. Menurutnya, keberadaan Andes masih memiliki peran penting bagi roda ekonomi warga kecil dan akses mobilitas masyarakat pedesaan.
“Pemerintah ingin angkutan desa ini tetap hidup. Karena di balik transportasi ini ada ekonomi masyarakat yang bergantung di dalamnya,” ujarnya pada, Senin (11/4/2026) dikantor Dishub.
Sugianto menjelaskan, Dishub kini fokus melakukan penataan ulang secara menyeluruh, mulai dari legalitas armada, pembentukan trayek baru, hingga modernisasi pola pelayanan agar mampu mengikuti perkembangan zaman.
Ia menilai perubahan pola mobilitas masyarakat menjadi tantangan terbesar yang membuat angkutan desa semakin ditinggalkan. Kehadiran transportasi online dengan sistem yang lebih praktis dan fleksibel membuat masyarakat beralih dari transportasi konvensional.
Sementara itu, Kabid Angkutan Dishub Jombang, Ari Bawa Tjahjadi, mengungkapkan hampir seluruh trayek angkutan desa di Jombang saat ini sudah tidak berjalan normal.
“Kalau bicara trayek produktif, faktanya hampir semuanya mati. Banyak armada sudah tidak berjalan sesuai trayek karena izin dan administrasinya juga tidak aktif,” katanya.
Menurut Ari, banyak kendaraan angkutan desa tetap beroperasi meski tidak memiliki kelengkapan administrasi, termasuk uji KIR yang menjadi syarat utama angkutan umum.
Karena itu, Dishub akan memprioritaskan pembaruan data armada dan pembenahan legalitas operasional selama 2026. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak untuk membantu pengemudi dalam pengurusan izin dan pembentukan badan hukum koperasi.
“Kami ingin teman-teman angkutan ini kembali hidup secara administratif dan ekonomi. Selama ini banyak yang salah memahami proses perizinan,” ujarnya.
Dishub juga mulai menyusun konsep trayek baru yang menyesuaikan perkembangan pusat aktivitas masyarakat. Pemerintah akan memetakan titik keramaian, kawasan perumahan, hingga sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi jalur operasional baru angkutan desa.
Sebagai langkah awal revitalisasi, Dishub menyiapkan program angkutan sekolah gratis. Program itu diharapkan mampu meningkatkan keterisian penumpang sekaligus mengurangi angka kecelakaan pelajar akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
“Kami akan mendata sekolah-sekolah dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan serta kepolisian untuk edukasi keselamatan transportasi,” kata Ari.
Selain pembentukan trayek baru, Dishub juga menyiapkan modernisasi layanan berbasis digital. Nantinya, sistem angkutan desa dirancang memiliki jadwal keberangkatan yang lebih teratur, titik penjemputan khusus, hingga pelacakan posisi armada yang dapat dipantau orang tua siswa.
Dishub bahkan mulai menyiapkan konsep halte pengumpulan penumpang di sejumlah titik strategis untuk mendukung efektivitas layanan. Tidak hanya fokus pada sistem operasional, pemerintah daerah juga berencana melakukan rebranding total terhadap citra angkutan desa yang selama ini dianggap kumuh, tidak nyaman, dan tertinggal.
“Kami ingin masyarakat kembali percaya bahwa angkutan umum bisa nyaman, aman, dan mengikuti perkembangan teknologi,” tutur Ari.
Dalam rencana jangka panjang, Pemkab Jombang juga menyiapkan program “angkutan bus” sebagai transportasi perintis perkotaan yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Melalui berbagai inovasi tersebut, Dishub berharap program tersebut menjadi upaya pemerintah mencegah hilangnya layanan transportasi publik pedesaan., tetapi juga mampu kembali menjadi tulang punggung transportasi masyarakat dan penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Jombang.(*)
