SURABAYA, POPULARITAS NEWS - Surabaya kembali menjadi panggung ekspresi politik generasi muda. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan dan memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6/2026). Di tengah sorotan publik, aksi tersebut tidak hanya menghadirkan orasi dan bentangan spanduk, tetapi juga teatrikal yang sarat simbol perlawanan.
Asap dari pembakaran poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membumbung di depan massa. Di sekelilingnya, mahasiswa membentuk lingkaran, menaburkan bunga, serta membakar kemenyan sebagai simbol yang mereka sebut sebagai “matinya reformasi” dan kian jauhnya cita-cita kesejahteraan rakyat.
Bagi para peserta aksi, demonstrasi tersebut bukan semata-mata agenda mahasiswa. Mereka mengklaim membawa kegelisahan masyarakat yang belakangan menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang semakin tinggi, serta ketidakpastian lapangan pekerjaan.
Dari atas mobil komando, suara-suara protes bergema silih berganti. Mahasiswa menilai pemerintah belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Mereka mempertanyakan efektivitas sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menyerap anggaran besar, sementara daya beli warga masih tertekan.
“Kami datang bukan hanya sebagai mahasiswa. Kami datang membawa suara petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, dan masyarakat yang hari ini merasa semakin berat menjalani kehidupan,” seru salah satu orator yang disambut tepuk tangan ribuan peserta aksi.
Presiden BEM Universitas Airlangga, M Rizqi Senja Virawan, menyebut demonstrasi tersebut lahir dari akumulasi keresahan yang berkembang di berbagai daerah. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan sekaligus mengingatkan ketika kebijakan negara dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lima tuntutan utama yang disuarakan massa mencakup penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pencabutan UU Polri dan UU TNI, pembebasan mahasiswa yang masih ditahan aparat, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta penguatan nilai tukar rupiah demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Di luar lima tuntutan tersebut, mahasiswa juga membawa sejumlah isu lain yang mereka nilai penting bagi masa depan demokrasi. Mulai dari percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pengusutan dugaan penyimpangan anggaran dalam berbagai program pemerintah, hingga perlindungan terhadap kebebasan pers dan hak menyampaikan kritik.
Aksi di depan Grahadi menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih menjadi arena perdebatan terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil. Terlepas dari kontroversi aksi pembakaran atribut bergambar kepala negara dan wakil kepala negara, demonstrasi itu mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang merasa perlu menyampaikan ketidakpuasan mereka secara langsung di ruang publik.
Hingga aksi berakhir menjelang petang, ribuan mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Namun pesan yang mereka bawa masih menggema: di tengah berbagai program pembangunan yang terus digulirkan, pemerintah diminta lebih peka terhadap suara rakyat yang merasakan langsung dampak kebijakan di kehidupan sehari-hari. Bagi mahasiswa, jalanan Grahadi sore itu bukan sekadar lokasi demonstrasi, melainkan ruang untuk mengingatkan bahwa demokrasi tetap hidup ketika kritik dan aspirasi masyarakat masih dapat disuarakan. (brown)
