JOMBANG, POPULARITAS NEWS – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2026, dinamika internal organisasi terbesar di Indonesia itu mulai memanas. Perdebatan mengenai syarat pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini menjadi isu sentral yang diperkirakan akan menentukan arah kontestasi kepemimpinan NU lima tahun ke depan.
Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, serta Bangkalan pada 20-23 Juni mendatang, tidak sekadar membahas aturan organisasi. Forum tersebut dipandang sebagai arena strategis yang dapat memengaruhi peluang sejumlah tokoh yang mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat Ketua Umum PBNU.
Nama-nama seperti Gus Yahya Cholil Staquf, Gus Salam, Gus Yusuf, Kiai Imam Jazuli, Gus Zulfa Musthofa hingga Prof Nasaruddin kini ramai diperbincangkan di kalangan nahdliyin. Namun, peluang mereka tidak hanya ditentukan oleh dukungan politik dan jaringan pesantren, melainkan juga oleh syarat administratif yang berkaitan dengan kaderisasi formal NU.
Katib Syuriyah PCNU Jombang periode 2017-2022, Ahmad Samsul Rijal, menegaskan bahwa syarat kaderisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan calon pemimpin PBNU memiliki kompetensi, loyalitas organisasi, serta pemahaman yang memadai terhadap sistem dan tradisi NU.
Menurutnya, nama Gus Salam menjadi salah satu figur yang dipastikan telah memenuhi syarat kaderisasi yang berlaku saat ini. Kelulusan tersebut telah tercatat dan terverifikasi dalam Sistem Informasi Kaderisasi (Siskader) NU.
Namun, yang menarik, pembahasan dalam Konbes dan Munas mendatang justru membuka peluang terjadinya perubahan aturan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah revisi syarat kaderisasi calon Ketua Umum PBNU dari sebelumnya wajib lulus Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) menjadi cukup lulus Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU (PMKNU).
Perubahan ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis organisasi. Di baliknya terdapat implikasi politik yang cukup besar karena akan menentukan siapa saja yang dapat masuk gelanggang kontestasi Muktamar.
Jika syarat tersebut disahkan, maka sejumlah tokoh yang sebelumnya dianggap terkendala aspek administratif berpotensi memperoleh ruang lebih luas untuk maju sebagai kandidat. Sebaliknya, jika ketentuan lama dipertahankan, peta persaingan akan menjadi lebih terbatas.
Di kalangan pengamat internal NU, perdebatan mengenai perubahan syarat kaderisasi mulai dibaca sebagai bagian dari pertarungan kepentingan antar kelompok yang tengah mempersiapkan diri menghadapi suksesi kepemimpinan PBNU.
"Konbes dan Munas kali ini bukan sekadar forum organisasi biasa. Ini adalah pintu masuk yang akan menentukan konfigurasi kandidat sebelum Muktamar," ujar salah satu kader senior NU yang enggan disebutkan namanya.
Gus Rijal sendiri mengakui bahwa berbagai draft perubahan yang akan dibahas telah memantik diskusi dan kecurigaan di kalangan warga NU. Muncul pertanyaan mengenai siapa pihak yang akan paling diuntungkan apabila aturan tertentu diubah.
Meski demikian, ia menyebut beberapa nama yang selama ini masuk dalam bursa calon telah mengikuti PMKNU dan dinyatakan lulus, di antaranya Gus Salam, Gus Miftah, Gus Yusuf, dan Kiai Imam Jazuli.
Situasi ini membuat Konbes dan Munas NU 2026 diprediksi berlangsung dinamis. Bukan hanya karena perdebatan substansi aturan, tetapi juga karena forum tersebut menjadi titik awal pertarungan menuju kursi Ketua Umum PBNU.
Dengan waktu kurang dari dua bulan menuju Muktamar, perhatian warga nahdliyin kini tertuju ke Ploso dan Bangkalan. Sebab, keputusan yang lahir dari forum tersebut diyakini akan menentukan siapa yang memiliki jalan paling terbuka untuk menjadi calon kuat pemimpin PBNU berikutnya. (brown)
Editor: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com
