JOMBANG, POPULARITAS NEWS — Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) resmi dimulai di Kabupaten Jombang. Menariknya, pelaksanaan hari pertama tidak hanya menyasar pelaku usaha di tingkat masyarakat, tetapi juga diawali dengan pendataan terhadap jajaran pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sebagai bentuk teladan partisipasi dalam program nasional tersebut.
Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang melakukan pendataan secara langsung di kediaman Bupati Jombang, Warsubi, pada Senin (15/6). Kegiatan itu didampingi Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni. Pada hari yang sama, pendataan juga dilakukan di rumah Wakil Bupati M. Salmanudin serta Sekretaris Daerah Agus Purnomo.
Langkah tersebut menjadi simbol bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak mengenal perbedaan status sosial maupun jabatan. Seluruh warga yang memiliki aktivitas ekonomi, baik skala kecil maupun besar, menjadi bagian penting dalam penyusunan data ekonomi nasional.
Bupati Warsubi mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas yang datang langsung ke rumah maupun lokasi usaha.
Menurutnya, data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan.
"Sensus Ekonomi 2026 ini untuk kepentingan masa depan ekonomi Indonesia. Data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program pembangunan, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Warsubi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, warga diminta tidak ragu menerima kedatangan petugas resmi BPS yang melakukan pendataan dari pintu ke pintu hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa sensus ekonomi bertujuan memotret secara utuh kondisi perekonomian masyarakat. Hasil pendataan akan menjadi acuan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami menghimpun data aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh agar diperoleh gambaran yang akurat mengenai perkembangan dan dinamika ekonomi di Kabupaten Jombang maupun Indonesia," katanya.
Pendataan dilakukan secara door to door dengan mendatangi rumah tangga maupun lokasi usaha. Berbeda dengan sensus penduduk yang berfokus pada data kependudukan, Sensus Ekonomi menitikberatkan pada berbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat.
BPS menyebut sedikitnya terdapat 10 kelompok sasaran utama yang menjadi objek pendataan, yakni:
1. Pedagang pasar dan toko kelontong.
2. Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. Pengusaha industri rumahan dan manufaktur.
4. Petani dan pelaku usaha pertanian.
5. Peternak dan pembudidaya perikanan.
6. Pelaku usaha jasa, termasuk bengkel, salon, dan jasa profesional.
7. Pemilik restoran, warung makan, dan usaha kuliner.
8. Pelaku perdagangan digital atau toko daring (online shop).
9. Konten kreator, influencer, YouTuber, streamer, dan pelaku ekonomi kreatif digital.
10. Perusahaan maupun badan usaha berskala menengah dan besar.
Masuknya konten kreator dan pelaku ekonomi digital sebagai sasaran pendataan menunjukkan perubahan struktur ekonomi yang semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Demikian pula sektor pertanian yang tetap menjadi salah satu fokus utama karena perannya yang besar dalam menopang perekonomian daerah.
Melalui data yang terkumpul, pemerintah diharapkan mampu membaca potensi ekonomi baru, mengetahui kebutuhan pelaku usaha, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan mengusung tema "Mencatat Hari Ini, Membangun Masa Depan", BPS Kabupaten Jombang berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Jurnalis: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com
