JOMBANG, POPULARITAS NEWS – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang mulai menunjukkan dampak positif dari sisi efisiensi anggaran. Tagihan listrik di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat menurun sejak sebagian pegawai bekerja dari rumah. Namun, di balik penghematan tersebut, pemerintah justru dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pelayanan publik tetap berjalan optimal?
Pertanyaan itu mengemuka setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang Agus Purnomo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah OPD pada Jumat (26/6). Didampingi jajaran terkait, Sekda mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sekretariat DPRD, hingga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA).
Sidak kali ini tidak berhenti pada pengecekan ruang kerja yang lengang akibat penerapan WFH. Agus meminta daftar pegawai yang sedang bekerja dari rumah, lalu memerintahkan pejabat struktural melakukan panggilan video kepada mereka satu per satu. Tujuannya sederhana, memastikan ASN benar-benar berada di rumah, siap bekerja, dan dapat dihubungi sewaktu-waktu selama jam dinas.
Hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Di beberapa OPD masih ditemukan ASN yang tidak merespons panggilan video. Temuan tersebut memang tidak serta-merta menjadi bukti mereka meninggalkan pekerjaan. Namun, kondisi itu menunjukkan masih adanya celah dalam penerapan disiplin kerja yang semestinya menjadi fondasi utama sistem WFH.
Dalam pola kerja seperti ini, ukuran kedisiplinan tidak lagi ditentukan oleh kehadiran fisik di kantor, melainkan kesiapan memberikan respons, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Ketika seorang ASN sulit dihubungi pada jam kerja, wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana layanan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperoleh gambaran bahwa WFH membawa efek nyata terhadap pengeluaran operasional. Di Sekretariat DPRD Jombang, misalnya, biaya listrik turun sekitar Rp1 juta per bulan, dari sekitar Rp23 juta menjadi Rp22 juta. Sementara di DPPKB PPPA, penghematan bahkan lebih terasa. Tagihan listrik yang sebelumnya berkisar Rp6 juta turun menjadi Rp5 juta, lalu kembali menyusut hingga sekitar Rp4 juta pada Mei lalu.
Data tersebut menjadi sinyal bahwa efisiensi anggaran memang dapat dicapai melalui pola kerja yang lebih fleksibel. Namun, efisiensi biaya tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Penghematan listrik hanya akan memiliki arti apabila kualitas pelayanan publik tetap terjaga, bahkan meningkat.
Karena itu, evaluasi yang dilakukan Pemkab Jombang menjadi langkah penting. Bukan sekadar mencari siapa yang tidak mengangkat panggilan video, tetapi memastikan seluruh mekanisme WFH benar-benar menghasilkan birokrasi yang lebih efektif, adaptif, dan tetap hadir bagi masyarakat.
Agus Purnomo menyebut masih ada tiga OPD yang menjadi perhatian, yakni DPMD, Disdikbud, dan DPPKB PPPA. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan WFH ke depan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai keberhasilan WFH dari seberapa besar tagihan listrik yang berhasil ditekan. Ukuran sesungguhnya adalah apakah urusan warga tetap selesai tepat waktu, pelayanan tetap mudah diakses, dan ASN tetap hadir menjalankan tanggung jawabnya, meski tidak setiap hari bekerja dari balik meja kantor.
Jurnalis: RonnyBrown
Editor: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com
