 |
| Suasana diskusi “Sinau Bareng Muktamar Pinggiran” di Pondok Pesantren Al-Mimbar, Desa Sambong Dukuh, Jombang, Sabtu (29/8/2026) | Foto: Doc. RB/Popularitas News. |
JOMBANG, POPULARITAS NEWS — Muktamar adalah ruang pergantian kepemimpinan. Tetapi NU bukan sekadar soal siapa yang terpilih, siapa yang kalah, dan siapa yang mendapatkan posisi strategis.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, semestinya dibaca jauh melampaui kontestasi kepemimpinan.
Sebab, setelah palu sidang diketuk, keputusan dibacakan, dan kepengurusan baru terbentuk, persoalan terbesar NU justru dimulai.
NU akan dibawa ke mana?
Pertanyaan ini penting karena NU bukan organisasi kecil. Ia memiliki pesantren, madrasah, ulama, kiai kampung, jaringan pendidikan, lembaga sosial, ekonomi umat dan jutaan warga yang menggantungkan harapan pada keberadaan organisasi ini.
Karena itu, pergantian kepemimpinan tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan yang jauh lebih fundamental: arah perjuangan NU.
Jabatan adalah mandat. Kepemimpinan adalah amanah. Sedangkan Khittah adalah kompas.
Tanpa kompas, kapal sebesar apa pun bisa kehilangan arah.
Di tengah dinamika Muktamar, suara dari forum “Sinau Bareng Muktamar Pinggiran” di Masjid Al Mimbar, Desa Sambong Dukuh, Jombang, Sabtu (29/8/2026), menjadi pengingat yang layak direnungkan.
Kyai Mun’in DZ mempertanyakan apakah NU sedang menuju kebangkitan atau justru mengalami kebangkrutan orientasi.
Pertanyaan itu mungkin terdengar keras. Tetapi justru pertanyaan semacam inilah yang dibutuhkan organisasi sebesar NU.
Sebab kritik tidak selalu berarti kebencian. Dalam banyak keadaan, kritik adalah bentuk kecintaan agar sebuah organisasi tidak kehilangan jati dirinya.
Polemik tambang, tarik-menarik kepentingan, persoalan jabatan dan konflik internal semestinya tidak dilihat semata sebagai pertarungan antarkelompok.
Lebih jauh dari itu, semua harus menjadi bahan introspeksi.
Apakah NU masih cukup kuat berdiri sebagai kekuatan masyarakat sipil?
Apakah NU masih mampu menjaga jarak yang sehat dari kepentingan kekuasaan?
Apakah NU masih menjadikan ilmu, pendidikan, kemaslahatan umat dan amar ma’ruf nahi munkar sebagai napas perjuangannya?
Atau jangan-jangan energi organisasi justru terlalu banyak terkuras untuk urusan internal?
Di sinilah makna Muktamar seharusnya diuji.
NU tidak boleh menjadi besar hanya karena jumlah warganya besar. NU juga tidak boleh kuat hanya karena dekat dengan pusat kekuasaan.
Kekuatan NU seharusnya lahir dari ilmu, kader, pesantren, pendidikan, kebudayaan, ekonomi umat dan kemandirian.
Karena itu, gagasan “kaderisasi, bukan akuisisi” patut menjadi bahan renungan.
NU membutuhkan generasi yang tumbuh dari tradisi keilmuan dan memahami akar sejarahnya. Bukan sekadar orang-orang yang datang ketika organisasi memiliki ruang kekuasaan.
Khazanah para pendiri NU—KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah dan para ulama pendahulu—bukan benda museum yang hanya dibaca ketika Muktamar tiba.
Pemikiran mereka harus menjadi bahan bakar untuk menghadapi persoalan zaman.
NU membutuhkan blueprint abad ke-21.
Dunia berubah. Geopolitik berubah. Teknologi berubah. Ekonomi berubah. Ancaman sosial terhadap generasi muda juga berubah.
Karena itu, NU tidak cukup hanya bernostalgia dengan kejayaan masa lalu.
NU harus mampu menjawab masa depan.
Pertanyaannya bukan apakah NU akan tetap besar.
Kemungkinan besar NU akan tetap besar.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Besar untuk siapa?
Kuat untuk apa?
Dan kekuatan itu hendak digunakan untuk kepentingan siapa?
Jika kekuatan NU mampu dikembalikan kepada kepentingan umat, pendidikan, kebudayaan, kemanusiaan dan bangsa, maka Muktamar menjadi momentum kebangkitan.
Namun jika Muktamar hanya menjadi arena perebutan posisi, sementara persoalan kaderisasi, kemandirian ekonomi, pendidikan dan arah perjuangan dibiarkan, maka pergantian kepemimpinan tidak akan menyelesaikan persoalan.
Sebab yang berganti hanya orangnya.
Bukan masalahnya.
Maka, siapa pun yang nantinya memimpin NU, pekerjaan rumahnya bukan sekadar mengisi struktur kepengurusan.
Tugas terbesarnya adalah mengembalikan organisasi kepada jalan perjuangannya.
Muktamar boleh berganti kepemimpinan.
Tetapi NU tidak boleh kehilangan arah perjuangan.
Sebab NU bukan milik satu ketua, satu kelompok, satu kubu, apalagi satu periode kepengurusan.
NU adalah warisan panjang para ulama dan amanah sejarah yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya.
Dan barangkali, ukuran keberhasilan Muktamar ke-35 bukan hanya siapa yang keluar sebagai pemenang.
Melainkan apakah setelah Muktamar selesai, NU menjadi lebih mandiri, lebih berilmu, lebih beradab, lebih kuat dalam kaderisasi, lebih dekat dengan umat, dan semakin teguh menjaga Khittahnya.
Jika itu yang terjadi, maka Muktamar benar-benar menjadi jalan menuju kebangkitan.
Bukan sekadar pergantian kepemimpinan. (Red)
Penulis: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com
© Copyright POPULARITAS NEWS 2026
