JOMBANG – POPULARITAS NEWS | Kunjungan silaturahmi Bupati Bengkulu Selatan, Rifai, ke kediaman Bupati Jombang, H. Warsubi, pada Sabtu (12/7/2025) sore, yang digembar-gemborkan sebagai penjajakan kerja sama agraris, kini menjadi sorotan tajam publik. Di balik narasi "tukar pengalaman" dan "potensi kolaborasi," muncul persepsi kuat tentang kecurangan dan potensi konflik kepentingan yang mencoreng niat baik pengembangan daerah.
Kritik utama tertuju pada lokasi pertemuan yang dipilih: kediaman pribadi Bupati Jombang, H. Warsubi, di Desa Mojokrapak. Mengapa pertemuan resmi antar kepala daerah yang membahas potensi ekonomi dan kerja sama lintas provinsi tidak dilakukan di kantor pemerintahan, Balai Pendopo Kabupaten, atau lokasi yang lebih netral dan transparan? Pilihan ini menimbulkan kecurigaan bahwa agenda sebenarnya bukan sekadar silaturahmi, melainkan ada kepentingan tersembunyi yang ingin dibicarakan di luar pantauan publik.
Lebih lanjut, kunjungan Bupati Bengkulu Selatan yang diajak berkeliling ke rumah peternakan dan rumah pemotongan ayam milik pribadi Bupati Jombang semakin memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak etis. Meskipun diklaim sebagai "contoh pemberdayaan sektor agraris," publik mempertanyakan urgensi dan etika memperkenalkan aset pribadi seorang kepala daerah dalam konteks kunjungan resmi antar pemerintah daerah. Apakah ini merupakan upaya promosi bisnis pribadi dengan memanfaatkan fasilitas dan status jabatan?
Persepsi publik pun mengarah pada potensi "cawe-cawe" atau intervensi kepentingan pribadi dalam kebijakan publik. Pernyataan Bupati Jombang yang menyebut "letak Jombang yang strategis karena dilintasi jalur tol" untuk mendukung sektor agraris, kemudian dikaitkan dengan potensi pembangunan infrastruktur atau kebijakan lain yang dapat menguntungkan usaha pribadi sang bupati. Kekaguman Bupati Bengkulu Selatan terhadap PAD Jombang yang mencapai Rp 700 miliar juga dikhawatirkan menjadi pemicu bagi upaya "mencontoh" kesuksesan yang mungkin tidak sepenuhnya transparan atau etis.
Meskipun kedua bupati sepakat untuk menindaklanjuti kunjungan ini dengan membawa staf teknis dari bidang perdagangan dan pertanian, kekhawatiran publik tetap tinggi. Tanpa adanya transparansi yang memadai mengenai agenda pertemuan, daftar hadir, notulensi, dan rincian potensi kerja sama yang akan digagas, masyarakat memiliki dasar kuat untuk mencurigai adanya praktik terselubung yang dapat merugikan kepentingan publik demi keuntungan segelintir pihak.
Pertemuan ini, yang seharusnya menjadi momentum positif bagi pengembangan daerah, kini justru memicu perdebatan sengit tentang integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Masyarakat menuntut kejelasan dan transparansi penuh agar potensi kecurangan dapat dihindari, dan kerja sama antar-daerah benar-benar berlandaskan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
