MUSI BANYUASIN — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin dan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (3/12/2025). Aksi ini dipicu oleh buruknya kualitas pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Kertajaya yang baru selesai dikerjakan namun sudah mengalami kerusakan serius.
Gedung yang dibangun melalui APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 dengan nilai proyek Rp 993.920.000 tersebut berlokasi di RT 12 Dusun 3, Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Keruh. Warga menemukan fakta mencolok berupa lantai mengelupas dan retakan pada sejumlah titik konstruksi, meski usia bangunan masih hitungan bulan.
Dalam orasinya, Iqbal selaku perwakilan dan juru bicara aksi dari LSM Trinusa menegaskan bahwa proyek tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan jauh di bawah standar mutu konstruksi.
“Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Kertajaya diduga mengabaikan teknis pekerjaan dan acuan kerja proyek. Dalam waktu singkat setelah selesai dibangun, sudah mengalami kerusakan cukup parah. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak profesional,” tegas Iqbal di hadapan massa.
Iqbal juga menyoroti dugaan penggunaan material di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berdampak langsung pada mutu bangunan.
“Jika material yang digunakan di bawah standar, maka mutu bangunan otomatis tidak akan pernah memenuhi standar kontrak,” ujarnya.
Ia menilai kondisi fisik bangunan sangat tidak sebanding dengan anggaran hampir Rp1 miliar yang dikucurkan Pemkab Muba.
“Sungguh ironis. Anggarannya besar, tapi fisiknya memalukan dan jauh dari kata pantas,” katanya lantang.
Desak Inspektorat dan Aparat Hukum Turun Tangan
Usai berorasi di Kantor Dinas Perkim, massa LSM Trinusa bergerak ke Kantor Inspektorat Daerah Muba dan menyerahkan surat pengaduan masyarakat yang diterima langsung oleh Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi, Heri Hermansyah, S.E., M.Si.
Heri menyatakan pihak Inspektorat akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Pengaduan masyarakat kami terima dan akan kami telaah untuk proses selanjutnya,” kata Heri.
LSM Trinusa mendesak Inspektorat melakukan audit menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga mutu pekerjaan proyek yang bersumber dari uang rakyat tersebut. Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait, baik di internal Dinas Perkim maupun kontraktor pelaksana.
Dugaan Mark Up dan Lemahnya Pengawasan Dinas
Sekretaris LSM Trinusa Muba, Ari Purnomo, menegaskan bahwa dari perbandingan anggaran dengan kondisi fisik bangunan, terdapat indikasi kuat dugaan mark up anggaran.
“Dengan melihat fisik bangunan yang jauh dari setara dengan anggaran yang dikucurkan, patut diduga adanya indikasi mark up,” tegas Ari.
Ia juga menyoroti dugaan pengurangan volume material serta penggunaan material tidak standar oleh pihak kontraktor.
“Sangat mungkin terjadi pengurangan porsi material dan penggunaan bahan di bawah standar, sehingga kualitas bangunan menjadi sangat buruk,” lanjutnya.
Ari Purnomo turut menuding adanya dugaan kelalaian serius dari pihak Dinas Perkim dalam fungsi pengawasan.
“Proyek ini bukan hanya harus lengkap secara administratif, tetapi juga wajib memenuhi standar teknis dan diawasi ketat. Tanpa pengawasan serius dan audit teknis independen, proyek rawan menjadi bangunan bermutu rendah dengan beban anggaran tinggi, yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
Kasus dugaan buruknya mutu Gedung Serbaguna Desa Kertajaya ini menambah daftar panjang persoalan proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin yang disorot publik. Dinas Perkim Muba dan pihak kontraktor kini berada di bawah sorotan tajam masyarakat. Publik menunggu langkah konkret, transparansi, dan penegakan hukum agar uang rakyat tidak terus-menerus menjadi korban proyek berkualitas rendah.
