MOJOKERTO, PopularitasNews.com – Hubungan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berada di titik nadir. Kecewa karena aspirasinya diabaikan, ratusan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Pamong Majapahit mengancam akan membawa massa yang lebih besar melibatkan seluruh elemen RT, RW, hingga Linmas untuk mengepung kantor Bupati.
Langkah ekstrem ini diambil setelah upaya audiensi mereka menemui jalan buntu. Bupati Mojokerto dinilai menutup mata terhadap jeritan para aparatur desa yang kini terancam "kering kerontang" akibat pemotongan anggaran.
Tak main-main, Pamong Majapahit melontarkan ancaman boikot total jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Ancaman tersebut meliputi:
1. Penghentian Program Pemkab: Seluruh program kerja dari Pemerintah Kabupaten tidak akan dijalankan di tingkat desa.
2. Boikot Pajak (PBB): Desa akan berhenti memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebuah langkah yang diprediksi akan melumpuhkan pendapatan daerah secara signifikan.
> "Jika suara kami tidak didengar, jangan salahkan jika roda pemerintahan di tingkat bawah berhenti berputar," tegas salah satu perwakilan massa.
Prahara ini bermula dari anjloknya Dana Transfer Pusat (TKD) ke Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2026 yang mencapai angka fantastis: Rp316 hingga Rp341 miliar.
Dampaknya sangat fatal. Alokasi Dana Desa (ADD) ikut terjun bebas, membuat realisasi Penghasilan Tetap (Siltap) atau gaji para Kades dan perangkatnya berada di ujung tanduk. Para Pamong menuntut dua hal mutlak:
- Kembalikan ADD ke angka semula tanpa alasan.
- Terbitkan Perbup Siltap sebagai payung hukum yang menjamin kepastian gaji mereka.
Bagi para Kades, alasan pemotongan anggaran pusat hanyalah tameng. Mereka menuntut keberanian Bupati untuk melakukan re-alokasi anggaran agar kesejahteraan perangkat desa tidak dikorbankan. Tanpa adanya regulasi yang jelas melalui Peraturan Bupati (Perbup), para perangkat desa merasa bekerja tanpa jaminan masa depan yang pasti.
Kini, bola panas ada di tangan Bupati Mojokerto. Apakah akan memilih jalan dialog atau membiarkan Kabupaten Mojokerto jatuh ke dalam krisis administrasi akibat boikot massal sampai dari bawah?
