JOMBANG, PopularitasNews.com – Menjelang tutup tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Jombang semakin memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan. Langkah ini menjadi momentum penguatan integritas menyusul rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang puncaknya telah digelorakan sejak awal Desember melalui sinergi strategis antara Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Jombang.
Dalam keterangannya pada Rabu (24/12), jajaran Pemkab Jombang merefleksikan kembali pentingnya aksi kolektif sebagaimana yang digaungkan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Bung Tomo pada 8 Desember lalu. Fokus utama di penghujung tahun ini tetap berpijak pada tema besar: “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat.”
Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Abdul Majid Nindyagung, melaporkan bahwa pihaknya tengah melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap serapan anggaran di setiap Perangkat Daerah. Hingga pekan ketiga Desember, validasi laporan keuangan menjadi prioritas untuk menutup celah penyimpangan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
"Kami memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki output yang jelas bagi masyarakat. Digitalisasi melalui sistem pelaporan terintegrasi yang kita bahas sejak awal Desember kini sudah memasuki tahap finalisasi verifikasi," tegas Nindyagung melalui sambungan telepon via WhatsApp dengan media, Rabu (24/12).
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag., M.Pd., mengingatkan agar semangat anti-korupsi tidak mengendur di masa transisi tahun anggaran. Ia menekankan bahwa kejujuran adalah fondasi utama pembangunan daerah.
"Kita menutup tahun 2025 dengan tekad yang lebih kuat. Korupsi adalah musuh bersama yang tidak boleh ditoleransi. Apa yang kita tanam hari ini, integritas dan kejujuran adalah untuk menjaga masa depan generasi Jombang," ujar Salmanudin.
Salah satu capaian gemilang di tahun 2025 adalah kesuksesan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi oleh Kejari Jombang di bawah kepemimpinan Diah Ambarwati, S.H., M.H. Program ini berhasil membawa Jombang meraih predikat kinerja pendampingan desa terbaik di Jawa Timur.
Keberhasilan program ini mencakup tiga pilar utama:
- Digitalisasi Administrasi: Meminimalisir celah pungli dan kesalahan input data.
- Pendampingan Hukum: Memberikan rasa aman bagi Kepala Desa dalam mengelola anggaran sesuai aturan.
- Pencegahan Dini: Menutup ruang penyalahgunaan dana desa melalui pengawasan preventif.
Selain pendampingan, diskursus mengenai pemiskinan koruptor melalui perampasan aset juga terus diperkuat sebagai solusi menciptakan efek jera yang maksimal. Aset yang disita dari tindak pidana korupsi diharapkan dapat dikembalikan sepenuhnya untuk membiayai program pembangunan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Jombang optimis menyongsong tahun 2026 dengan fondasi transparansi yang lebih kokoh. Kolaborasi antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan pencegahan cerdas berbasis sistem digital akan terus menjadi prioritas utama.
"Satu aksi nyata lebih berharga dari seribu kata. Kami ingin membuktikan bahwa Jombang kuat karena rakyatnya berani melawan korupsi," tutup rilis resmi tersebut. (brown)
.jpg)
