JOMBANG — Genap satu tahun Warsubi S.H., M.Si dan M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd memimpin Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah kerap merayakannya dengan deretan klaim keberhasilan berbasis survei kepuasan publik dan peringkat statistik. Namun, di luar panggung seremoni dan rilis prestasi, pertanyaan mendasar tetap menggantung: sejauh mana perubahan itu benar-benar dirasakan warga?
Pada 100 hari pertama, duet ini sempat dielu-elukan. Angka kepuasan publik diklaim menyentuh 77,8 persen, sementara sektor ekonomi kreatif disebut menembus peringkat tiga Jawa Timur. Data-data tersebut terus diulang dalam berbagai forum resmi, sambutan bupati, hingga baliho kegiatan pemerintah.
Namun, memasuki tahun kedua, narasi optimistis itu mulai terdengar datar.
Ketua LSM Jombang Kita (BANGKIT), R. Hadi, menilai Pemerintah Kabupaten Jombang terlalu larut dalam euforia angka dan simbol, alih-alih menuntaskan pekerjaan rumah yang bersifat mendasar.
“Survei kepuasan itu sering dijadikan alat legitimasi untuk merayakan diri sendiri. Padahal, tugas pemerintah bukan mengoleksi angka, melainkan memastikan jalan desa layak, layanan publik tidak berbelit, dan anggaran bisa diawasi publik,” ujar Hadi, Selasa (23/12).
Menurutnya, satu tahun terakhir dipenuhi agenda-agenda seremonial: peresmian, deklarasi, peluncuran program, hingga apresiasi antarpejabat. Sayangnya, gaung acara tersebut kerap lebih keras daripada dampaknya di lapangan.
Hadi menyebut masih banyak keluhan warga terkait infrastruktur rusak, birokrasi lamban, hingga minimnya keterbukaan pengelolaan anggaran desa. “Ini ironi. Pemerintah rajin menggelar acara bertema kesejahteraan, tapi indikator riil seperti daya beli dan kemiskinan belum menunjukkan lompatan signifikan,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada klaim keberhasilan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Peringkat ketiga Jawa Timur, menurut Hadi, perlu dibedah lebih jujur.
“Prestasi itu sering dipamerkan di forum dan pameran. Tapi coba tanya UMKM kecil di kecamatan: apakah akses modal lebih mudah? Apakah biaya produksi turun? Atau mereka hanya jadi latar belakang foto kegiatan dinas?” ujarnya.
Slogan “Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”, yang rutin digaungkan dalam setiap sambutan resmi bupati, kini memasuki fase krusial. Bagi BANGKIT, jargon itu tak cukup jika hanya hidup di baliho dan backdrop acara.
“Masa bulan madu sudah lewat. Tahun kedua seharusnya bukan lagi soal pencitraan, tapi pembuktian. Publik berhak tahu janji politik itu benar-benar masuk APBD dan dieksekusi, bukan sekadar dirayakan,” kata Hadi.
Pemerintah Kabupaten Jombang kini menghadapi ujian yang lebih berat: menggeser fokus dari pengelolaan persepsi menuju kerja nyata. Tanpa perubahan arah, euforia survei dan maraknya kegiatan seremonial justru berpotensi menjadi penanda kegagalan memenuhi ekspektasi publik.
Warga Jombang menunggu bukan lagi pidato dan angka, melainkan perubahan yang bisa dirasakan sehari-hari. (brown)
.jpg)
