JOMBANG, PopularitasNews.com – Minimnya peminat jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Perkim) dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang memunculkan sejumlah analisa.
Dari total 19 aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar dalam Selter JPTP Pemkab Jombang 2026, hanya satu camat yang berminat mengisi posisi strategis Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Formasi ini menjadi yang paling sepi dibanding OPD lain seperti Dinas PUPR maupun Disporapar.
Secara struktural, jabatan Kepala Dinas Perkim merupakan posisi eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan tanggung jawab besar dalam sektor pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Ketua Jombang Ibukota Nahdliyin (JikNah), Muhtazuddin, menilai sedikitnya enam faktor yang memengaruhi rendahnya minat terhadap jabatan tersebut.
1. Beban Kerja dan Risiko Tinggi
Perkim menangani proyek fisik bernilai anggaran besar, seperti penataan kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur permukiman, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Proyek fisik dinilai memiliki risiko administratif dan hukum yang relatif lebih tinggi.
2. Tekanan Target Program Infrastruktur
Target pembangunan yang melekat pada RPJMD membuat kepala dinas dituntut bekerja cepat, tepat, dan akuntabel. Kesalahan dalam proses perencanaan maupun pengadaan bisa berdampak luas terhadap capaian kinerja daerah.
3. Kebutuhan Kompetensi Teknis Khusus
Tidak semua ASN memiliki latar belakang teknis di bidang tata ruang, konstruksi, atau manajemen proyek. Padahal, jabatan ini menuntut pemahaman detail terhadap pekerjaan fisik serta regulasi pengadaan barang dan jasa.
4. Pertimbangan Stabilitas Karier
Sebagian pejabat mungkin menilai jabatan lain lebih stabil secara administratif dan minim tekanan publik dibanding dinas teknis berbasis proyek.
5. Dinamika Internal Organisasi
Adanya target pembangunan yang belum tuntas atau persoalan program sebelumnya dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi calon pendaftar.
6. Keterlibatan Politik yang Lebih Tinggi
Muhtazuddin menjelaskan, sektor perumahan dan permukiman kerap bersinggungan dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir). Dalam sistem pemerintahan daerah, hal tersebut sah sebagai bagian dari mekanisme perencanaan dan penganggaran.
Namun, intensitas komunikasi dan koordinasi antara OPD teknis dan legislatif di sektor ini relatif lebih tinggi dibanding beberapa dinas lainnya.
“Perkim itu berada di simpul antara teknis pembangunan, kepentingan publik, dan dinamika politik anggaran. Dibutuhkan figur yang kuat secara manajerial dan memahami regulasi agar semua tetap berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kompleksitas tersebut bukan berarti menunjukkan adanya persoalan, melainkan menggambarkan tingginya tantangan jabatan Kepala Dinas Perkim di Kabupaten Jombang.
Muhtazuddin berharap proses Seleksi Terbuka JPTP Pemkab Jombang 2026 tetap berjalan objektif dan berbasis sistem merit, sehingga pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis di sektor perumahan dan permukiman.
(brown).
.jpg)
