JOMBANG, PopularitasNews.com – Pengadaan seragam anggota DPRD Jombang yang menelan anggaran hampir setengah miliar rupiah terus menuai kritik pedas. Pakar Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Sholikin Ruslie, S.H., M.H., menilai kebijakan tersebut menunjukkan matinya kepekaan sosial (sense of crisis) di tengah sulitnya ekonomi masyarakat saat ini.
Menurut Ruslie, hukum dan aturan penganggaran tidak seharusnya bekerja di ruang hampa. Meskipun pengadaan seragam memiliki landasan aturan, namun aspek "memanusiakan" dan perasaan terhadap kondisi rakyat harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan.
Kepekaan yang Hilang di Gedung Dewan
Ruslie menegaskan, bahwa pemerintah memiliki ruang yang sangat luas untuk melakukan diskresi atau pengalihan anggaran. "Sangat ada ruang untuk itu. Hal-hal yang tidak terlalu penting seperti seragam rutin wajib dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti penciptaan lapangan kerja atau pemenuhan kebutuhan pokok rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa cara mengukur kepedulian seorang pemimpin adalah melalui implementasi kebijakan yang nyata, bukan sekadar retorika. "Di saat kesulitan mendera, pemimpin harus tanggap. Seragam itu memang hak, tapi tidak harus dipaksakan. Tidak diadakan sama sekali pun tidak masalah jika kondisi rakyat sedang sulit," imbuhnya.
Menanggapi alasan "kewibawaan" di balik pengadaan baju dinas mahal, Sholikin memberikan jawaban menohok. Menurutnya, wibawa seorang anggota dewan ditentukan oleh kualitas kinerja dan integritas, bukan dari kendaraan, rumah, atau pakaian yang mereka kenakan.
"DPRD perlu menjadi pribadi yang sadar diri. Wibawa itu muncul dari kinerja, bukan tampilan luar. Jika pengadaan ini dipaksakan, jelas menunjukkan rendahnya empati mereka terhadap konstituen," kata Ruslie.
Terkait proses lelang yang dimenangkan vendor luar daerah, Sholikin memperingatkan adanya potensi "pengkondisian" di balik layar. Menurutnya, pemenang dari luar daerah justru seringkali menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan atau penelusuran lebih mendalam.
Sebagai penutup, ia memberikan saran keras kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang untuk lebih cerdas dalam menjaga perasaan publik. "Banggar harus berani memangkas anggaran yang tidak penting. Alihkan dana tersebut untuk program yang menyentuh langsung perut rakyat. Jangan sampai rakyat merasa diabaikan oleh mereka yang mereka pilih sendiri," pungkasnya.(*)
