JOMBANG, POPULARITAS NEWS | Ketimpangan tajam membayangi wajah perekonomian Kabupaten Jombang sepanjang medio 2024–2026. Di satu sisi, indikator makro Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kurva kemiskinan yang terus melandai. Namun di sisi lain, warga di akar rumput justru dihantam badai pemutusan hubungan kerja (PHK), tingginya angka kriminalitas, hingga kasus keputusasaan sosial yang berujung fatal.
Merespons kegelisahan publik tersebut, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, memberikan penjelasan rasional mengenai bagaimana realitas pahit di lapangan dapat memunculkan hasil yang bertolak belakang pada data statistik resmi pemerintah.
Ilusi Bansos Menjaga Angka Konsumsi
Warga mempertanyakan klaim penurunan angka kemiskinan dari 10 persen (2016) menjadi 8,6 persen (2024), yang dinilai kontradiktif dengan tekanan ekonomi yang kian mencekik. Mouna menjelaskan, BPS menggunakan metode pendekatan pengeluaran untuk mengukur kemiskinan.
Dalam kalkulasi ini, masifnya guyuran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pangan sepanjang 2024–2026 menjadi faktor penentu. Intervensi jaring pengaman sosial tersebut secara artifisial mendongkrak pengeluaran konsumsi warga miskin berada tipis di atas Garis Kemiskinan saat survei dilakukan.
"Bantuan sosial memiliki peran dalam menjaga pengeluaran rumah tangga agar tidak jatuh ke tingkat yang lebih rendah," kata Mouna.
Kondisi ini menjelaskan mengapa secara statistik angka kemiskinan menurun, meski secara riil masyarakat kehilangan pendapatan mandiri akibat PHK.
Ironi Sabuk Industri: Angka Pengangguran dan 'Blind Spot' Data
Jombang yang kini menjelma menjadi koridor industri dengan lebih dari 1.300 perusahaan skala kecil hingga besar, nyatanya mencatat angka pengangguran terbuka yang tetap tinggi. Industrialisasi di kawasan Ploso, Peterongan, hingga Gudo memicu otomatisasi dan pengetatan kualifikasi yang gagal diserap oleh tenaga kerja lokal berpendidikan rendah.
Terkait fenomena ekstrem seperti tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus bunuh diri bermotif ekonomi, hingga peristiwa warga yang meninggal kelaparan di dalam rumah tanpa diketahui, BPS mengonfirmasi keterbatasan metodologi makro.
Sebab, data BPS dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang berbasis sampel acak berkala. Kasus-kasus marjinal dan isolasi sosial yang menimpa korban kemiskinan ekstrem kerap berada di blind spot (titik buta) survei sampel, sehingga tidak langsung mengubah potret rata-rata angka kemiskinan daerah.
Dispensasi Nikah Nomor Satu: Sinyal Kemiskinan Multidimensi
Ledakan pengajuan dispensasi pernikahan dini di Jombang yang kini menduduki peringkat pertama se-Jawa Timur menjadi indikator kuat adanya kerentanan ekonomi di luar urusan isi piring nasi. Pola ini mengonfirmasi terjadinya strategi bertahan hidup yang keliru (negative coping strategy) dari keluarga yang terhimpit ekonomi dengan cara melepaskan beban nafkah anak perempuan mereka.
Mouna Sri Wahyuni menegaskan bahwa data BPS bukanlah dokumen penilaian keberhasilan mutlak, melainkan basis data yang wajib dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kebijakan.
"Karena data BPS berbasis sampel, maka jika pemerintah daerah ingin kondisi riil di lapangan terkendali secara merata, diperlukan intervensi kebijakan dan program yang masif di seluruh kecamatan, bukan hanya di pusat pertumbuhan," jelas Mouna.
BPS menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas dinas agar data makro ini dibedah menjadi data operasional by name by address oleh dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan, guna menyisir warga yang tidak terjangkau oleh radar statistik.(brown)
