.jpg)
JOMBANG, POPULARITAS NEWS | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, angkat bicara mengenai dinamika penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tengah menjadi sorotan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kudu. Ia menegaskan bahwa pemerintah kini tengah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Agung Hariadi menjelaskan bahwa ketepatan sasaran adalah prioritas utama. Menurutnya, penggunaan DTSEN memungkinkan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif melalui sistem desil.
"Kita menggunakan klasifikasi Desil 1 hingga 10. Masyarakat yang masuk dalam kategori prioritas penerima bantuan adalah mereka yang berada di Desil 1 sampai 4. Jika ada warga yang secara fisik sudah mampu, memiliki rumah permanen, atau kendaraan namun masih menerima bantuan, maka data tersebut akan terus kami validasi untuk digraduasi secara alami," ujar Agung Hariadi saat ditemui di ruang kerjanya.
Akses Transparansi Melalui Aplikasi "Cek Bansos"
Menanggapi keluhan warga terkait adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap tidak layak, Agung menghimbau masyarakat untuk proaktif menggunakan teknologi. Pemerintah pusat telah menyediakan aplikasi "Cek Bansos" yang dapat diunduh oleh siapa saja melalui smartphone.
"Masyarakat tidak perlu lagi merasa tidak berdaya jika melihat ketidakadilan di lapangan. Melalui aplikasi Cek Bansos, tersedia fitur 'Usul-Sanggah'. Jika ada tetangga yang benar-benar miskin tapi belum terdata, silakan gunakan fitur 'Usul'. Sebaliknya, jika ada warga mampu yang masih menerima bantuan, gunakan fitur 'Sanggah'," imbuhnya.
Fitur Sanggah ini akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial dan kementerian terkait untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan. Dengan adanya laporan dari masyarakat, proses pemutakhiran data DTSEN akan menjadi jauh lebih cepat dan akurat.
Edukasi Masyarakat dan Musyawarah Desa
Selain melalui aplikasi, Agung juga mengingatkan pentingnya peran Musyawarah Desa (Musdes). Ia meminta perangkat desa untuk tidak ragu mencoret data penerima yang sudah naik kelas ekonominya.
"DTSEN ini bukan data mati, tapi data dinamis. Kami ingin membangun sistem yang adil. Jangan sampai ada warga yang layak justru terlewatkan (exclusion error), dan jangan sampai yang sudah mampu tetap memakan hak warga miskin (inclusion error)," tutupnya.
Dengan integrasi aplikasi Cek Bansos dan basis data DTSEN, diharapkan persoalan bantuan salah sasaran di Kecamatan Kudu dan wilayah Jombang lainnya dapat segera teratasi, menuju pemerataan kesejahteraan yang lebih nyata. (brown)
