MALANG, POPULARITAS NEWS – Gelombang kritik terhadap sejumlah program pemerintah pusat kembali bergema di Kota Malang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi ruang ekspresi kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat belakangan ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi keluarga, hingga efektivitas sejumlah program pemerintah menjadi isu yang banyak disuarakan dalam demonstrasi tersebut.
Suara mahasiswa mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Di hadapan massa aksi, politisi yang akrab disapa Mia itu menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan yang dinilai belum berjalan secara optimal.
Lebih dari sekadar menerima aspirasi, DPRD Kota Malang menyatakan kesediaannya meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa kepada DPR RI sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat. Sikap tersebut menjadi sinyal bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan bagian dari proses demokrasi yang harus didengar dan ditindaklanjuti.
Dalam dialog yang berlangsung cukup terbuka, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Menanggapi hal itu, Mia menyatakan bahwa program-program yang tidak mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat memang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Di sisi lain, dukungan terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa juga datang dari Pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang menegaskan bahwa kritik dan masukan dari kalangan akademisi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah maupun pengawasan terhadap kebijakan nasional yang diterapkan di daerah.
Bagi pemerintah daerah, suara mahasiswa bukan sekadar tuntutan jalanan, melainkan refleksi dari kegelisahan masyarakat yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan. Karena itu, ruang dialog antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah dinilai harus terus dijaga agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam pembahasannya, DPRD Kota Malang juga menyoroti perlunya penyempurnaan mekanisme pelaksanaan MBG. Salah satu usulan yang mengemuka adalah memperjelas segmentasi penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, pola distribusi makanan yang saat ini terpusat pada satu dapur dinilai perlu dievaluasi.
Konsep pemanfaatan kantin sekolah sebagai pusat penyediaan makanan atau school-based kitchen dianggap lebih dekat dengan kebutuhan lapangan sekaligus berpotensi menekan biaya operasional. Gagasan tersebut dinilai dapat membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat sekitar dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi siswa.
Aksi Amarah Brawijaya pada akhirnya tidak hanya menjadi panggung kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga menunjukkan bahwa mahasiswa masih memainkan peran penting sebagai pengawal kepentingan publik. Ketika ruang dialog dibuka dan aspirasi didengar, demonstrasi tidak lagi sekadar menjadi simbol perlawanan, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki arah kebijakan agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (brown)
Editor: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com
