POPULARITAS NEWS | Sejarah selalu mengajarkan satu hal sederhana. Sebuah pemerintahan tidak pernah runtuh karena kritik yang terlalu keras. Sebaliknya, banyak pemerintahan justru mulai kehilangan arah ketika terlalu lama mendengar pujian dan menutup telinga terhadap kritik.
Fenomena itulah yang mulai terlihat dalam dinamika politik nasional saat ini. Di tengah gencarnya pemerintah mempromosikan berbagai program strategis sebagai bukti keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ruang publik justru dipenuhi pertanyaan, keraguan, dan kritik yang semakin nyaring. Mahasiswa kembali turun ke jalan. Akademisi menyampaikan catatan kritis. Aktivis muda memenuhi ruang diskusi publik dengan berbagai koreksi terhadap arah kebijakan negara.
Salah satu suara yang cukup sering muncul berasal dari mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Dalam berbagai forum dan kanal media sosial, ia berulang kali mengingatkan bahwa negara tidak boleh terjebak dalam politik pencitraan berbasis angka semata. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari laporan birokrasi dan statistik yang disampaikan kepada publik, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut menemukan relevansinya ketika pemerintah terus membangun narasi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang sejak awal digadang sebagai investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia itu memang memiliki tujuan mulia. Tidak ada yang menolak upaya negara memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun persoalan muncul ketika berbagai kejadian di lapangan mulai memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sistem yang dibangun. Kasus-kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian publik. Pemerintah kemudian menjawab kritik tersebut dengan pendekatan statistik, membandingkan jumlah korban dengan jutaan porsi makanan yang telah didistribusikan.
Secara matematis, argumentasi tersebut mungkin dapat diterima. Namun secara moral, publik melihatnya berbeda. Keselamatan manusia tidak pernah bisa diukur hanya dengan persentase. Bagi orang tua yang anaknya menjadi korban, angka sekecil apa pun tetap merupakan kegagalan yang harus dievaluasi secara serius.
Di titik inilah terjadi benturan antara narasi pemerintah dan persepsi masyarakat. Pemerintah berbicara tentang angka keberhasilan. Publik berbicara tentang kualitas pelaksanaan. Pemerintah berbicara tentang capaian program. Masyarakat berbicara tentang risiko yang mereka rasakan secara langsung.
Persoalan semakin rumit ketika muncul kasus dugaan penyimpangan yang menyeret pejabat yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Apa pun proses hukumnya, fakta bahwa program unggulan negara dikaitkan dengan persoalan integritas birokrasi telah menimbulkan pukulan terhadap kepercayaan publik.
Masalah yang sama terlihat dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Secara konsep, gagasan ini menawarkan harapan besar. Pemerintah ingin membangun pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu memperkuat distribusi barang, membantu petani, memberdayakan UMKM, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Namun seperti banyak program besar lainnya, persoalan tidak terletak pada konsep. Persoalan muncul ketika konsep bertemu dengan kenyataan.
Di banyak desa, masyarakat masih mempertanyakan arah dan model bisnis koperasi yang sedang dibangun. Gedung berdiri. Kendaraan operasional disiapkan. Struktur organisasi dibentuk. Tetapi sebagian masyarakat masih bertanya, siapa yang akan membeli hasil panen petani? Bagaimana mekanisme pemasaran produk UMKM desa? Apa yang membedakan koperasi tersebut dengan minimarket modern yang sudah lebih dahulu hadir di tengah masyarakat?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika sebagian koperasi justru menampilkan produk-produk yang selama ini mudah ditemukan di jaringan ritel modern. Publik kemudian mempertanyakan orientasi utama program tersebut. Apakah koperasi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, atau hanya menjadi saluran distribusi baru yang belum tentu menyelesaikan akar persoalan ekonomi desa?
Ironinya, apabila koperasi menjual barang lebih murah dari toko kelontong dan pelaku usaha kecil di desa, maka koperasi berpotensi mematikan usaha rakyat yang telah lama bertahan secara mandiri. Sebaliknya, jika harga barang yang dijual lebih mahal dibanding pasar umum, maka tujuan efisiensi ekonomi yang selama ini dijanjikan pemerintah menjadi sulit dibuktikan.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa negara sedang bergerak terlalu cepat mengejar target administratif dan simbol keberhasilan, sementara fondasi ekonomi yang menopang program tersebut belum sepenuhnya matang.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum yang menarik untuk membaca situasi ini. Sensus tersebut seharusnya mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi ekonomi nasional yang sebenarnya. Sebab di balik berbagai klaim pertumbuhan dan optimisme ekonomi, masyarakat juga menyaksikan kenyataan lain berupa gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri, menurunnya daya beli sebagian kelompok masyarakat, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi keluarga mereka.
Bagi rakyat kecil, indikator ekonomi bukan sekadar angka yang diumumkan dalam konferensi pers. Indikator ekonomi adalah kemampuan membeli beras, membayar sekolah anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, persoalan terbesar yang sedang dihadapi pemerintah saat ini bukan semata-mata keberhasilan atau kegagalan sebuah program. Persoalan utamanya adalah kepercayaan.
Ketika pemerintah terus berbicara tentang keberhasilan sementara masyarakat masih merasakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, maka akan muncul jurang persepsi yang semakin lebar. Ketika kritik mahasiswa dianggap gangguan, ketika aktivis dicap sebagai lawan politik, ketika suara masyarakat dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas, maka demokrasi kehilangan salah satu fungsi terpentingnya, yakni koreksi terhadap kekuasaan.
Negara yang sehat bukanlah negara yang bebas dari kritik. Negara yang sehat adalah negara yang mampu mendengar kritik tanpa merasa terancam. Sebab kritik bukan musuh pembangunan. Kritik adalah alarm yang mencegah pembangunan berjalan ke arah yang salah.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut pemerintah untuk selalu benar. Masyarakat hanya berharap pemerintah memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan, mengevaluasi kesalahan, dan memperbaiki kebijakan yang belum berjalan sesuai harapan.
Karena dalam demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak dibangun oleh baliho, konferensi pers, atau statistik keberhasilan. Legitimasi dibangun oleh kepercayaan rakyat. Dan ketika kepercayaan itu mulai terkikis, tidak ada narasi politik yang cukup kuat untuk menutupinya.
Oleh: RonnyBrown
Redaksi: Popularitas News
