Oleh: RonnyBrown
POPULARITAS NEWS | Sebagai manusia biasa yang setiap hari mengayuh hidup di tanah air ini, belakangan ada rasa sesak yang sulit diusir setiap kali membaca berita. Ada kejengahan yang sudah sampai ke ubun-ubun. Pertanyaan yang terus berputar di kepala saya, dan mungkin di kepala jutaan penonton bisu di luar sana, hanya satu: Apa sebenarnya dosa negeri ini hingga harus menanggung beban seberat ini?
Kita diajari sejak kecil bahwa negeri ini berdiri di atas fondasi adiluhung bernama Pancasila. Kita bangga pada narasi musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan di tangan rakyat. Namun, realitas hari ini justru menyuguhkan tontonan yang sebaliknya. Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini pelan-pelan dikooptasi, diubah wujudnya menjadi panggung transaksi para elite.
Sakit rasanya melihat bagaimana hukum dan undang-undang yang harusnya menjadi benteng perlindungan bagi orang kecil bisa ditekuk-tekuk, direvisi dalam semalam, hanya demi mengamankan kepentingan, jabatan, dan keselamatan segelintir kelompok. Aturan tidak lagi dibuat untuk menertibkan penguasa, melainkan dirancang untuk menjinakkan rakyat. Di saat yang sama, suara-suara kritis dibungkam. Ruang publik yang dulunya merdeka kini terasa mencekam; kritik yang jujur sering kali dihadiahi stigma atau jerat hukum. Kita dipaksa diam, atau setidaknya berbisik-bisik, di tanah kelahiran kita sendiri.
Kejengahan ini kian memuncak ketika kita menyoroti program-program mercusuar dari pusat politik yang belakangan ini gencar dikampanyekan secara berapi-api oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Melalui berbagai podium, sang Presiden rajin menggembor-gemborkan program ini dengan retorika yang memukau, menjanjikan perputaran miliaran rupiah di tiap desa, pengentasan gizi buruk, hingga kebangkitan ekonomi nasional dari akar rumput. Secara kemasan, janji jaminan ekonomi itu terlihat sangat indah dan mulia, seolah-olah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan segera terwujud melalui ompreng-ompreng makanan gratis dan koperasi-koperasi di tingkat desa.
Namun, realitas di lapangan ternyata tidak pernah berbanding lurus dengan perencanaan semula yang tertulis manis di atas kertas. Apa yang kita saksikan hari ini justru menjadi pemandangan yang mengerikan: program-program tersebut bertransformasi menjadi ajang perampokan masif uang negara. Anggaran ratusan triliun rupiah yang diperas dari keringat rakyat diperlakukan laksana remah-remah kue yang diperebutkan oleh banyak unsur kepentingan. Para pemburu rente, kontraktor titipan, hingga makelar politik tingkat tinggi saling sikut demi mendapatkan jatah proyek pengadaan logistik, dapur umum, hingga jalur distribusi. Alih-alih memberdayakan warung-warung kecil atau petani lokal di desa secara murni, rantai pasoknya justru diduga kuat dimonopoli oleh jaringan kroni lingkaran elite kekuasaan.
Ironisnya, model pemberdayaan masyarakat yang dipaksakan ini sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai murni Pancasila. Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Keadilan Sosial" dikhianati ketika hak-hak rakyat untuk mengelola ekonominya secara mandiri didegradasi menjadi sekadar penonton atau objek pelengkap penderita.
Lebih mengkhawatirkan lagi, implementasi di lapangan justru kerap melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara berlebihan, mulai dari pembangunan komando logistik hingga pengawasan operasional dapur di ranah sipil. Keterlibatan militer dalam urusan-urusan domestik dan ekonomi sipil seperti ini jelas-jelas mencederai semangat Reformasi 1998 yang telah bersusah payah mengembalikan TNI ke barak demi profesionalisme pertahanan negara. Memasukkan kembali aparat keamanan ke dalam pusaran distribusi ekonomi rakyat utamanya hanya mengembalikan trauma dwi-fungsi di masa lalu, sekaligus membuktikan bahwa instansi sipil sengaja dilemahkan.
Sementara di akar rumput, hidup semakin mencekik. Rakyat kecil dihujani berbagai macam beban pajak baru, iuran ini-itu, dan kenaikan harga yang tak masuk akal. Kita dipaksa mengencangkan ikat penyangga perut sampai batas akhir. Tragisnya, di saat rakyat jelata dipres habis-habisan, kita juga yang disuruh memikul "dosa" berupa tumpukan utang luar negeri akibat kebijakan-kebijakan ambisius yang tidak pernah kita nikmati hasilnya. Elite politik yang berpesta dengan kebijakan keliru dan merusak tatanan demokrasi, tetapi dompet rakyat kecil yang dikuras untuk membayar tagihannya.
Negeri ini tidak berdosa. Tanah ini teramat kaya, rakyatnya teramat sabar dan pemaaf. Yang berdosa adalah keserakahan yang dilembagakan melalui program-program topeng kesejahteraan. Yang salah adalah ketika kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah moral, melainkan sebagai harta warisan dan ladang bisnis yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Kejengahan ini tidak boleh berujung pada keputusasaan. Narasi ini bukan sekadar ratapan, melainkan pengingat bahwa akal sehat kita belum mati. Kita menolak normalisasi atas ketidakadilan yang dibungkus dengan program populis. Selama kita masih bisa merasakan amarah dan kejengahan atas kezaliman struktural ini, artinya harapan untuk mengembalikan negeri ini ke khitah Pancasila yang asli masih tetap ada. Kita tidak akan membiarkan masa depan anak-cucu kita digadaikan demi keselamatan dan kemakmuran segelintir elite yang sedang mabuk kekuasaan. (*)
