Visual ini merupakan hasil olahan AI berbasis foto referensi dan tidak menggambarkan peristiwa secara faktual/Red.
JOMBANG, POPULARITAS NEWS - Di layar televisi dan podium-podium resmi, optimisme ekonomi terus diperdengarkan. Swasembada pangan, pertumbuhan investasi, hingga berbagai program strategis nasional menjadi narasi yang berulang kali disampaikan kepada publik. Namun di balik angka-angka makro yang tampak menjanjikan, ada kenyataan lain yang sedang dihadapi ribuan pekerja di daerah: ketidakpastian pekerjaan.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) belum benar-benar berhenti. Bahkan, ancamannya kini merambah sektor-sektor yang selama ini dianggap cukup tangguh menghadapi tekanan ekonomi global. Salah satunya industri pengolahan kayu yang menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga.
Di Kabupaten Jombang, ancaman itu terasa nyata. PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), salah satu perusahaan besar di sektor pengolahan kayu, tengah melakukan langkah efisiensi yang berpotensi berdampak pada 1.000 hingga 1.500 pekerja. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin hanya statistik. Namun bagi warga sekitar pabrik, itu berarti ribuan dapur yang terancam kehilangan sumber penghidupan.
Masalahnya tidak sederhana. Permintaan pasar ekspor dari Amerika Serikat dan Eropa melemah. Biaya produksi terus naik. Nilai tukar rupiah berfluktuasi. Ongkos logistik masih mahal. Dalam situasi seperti itu, perusahaan memilih jalan yang paling cepat untuk menekan kerugian: mengurangi tenaga kerja.
Ironisnya, ketika industri yang selama ini menyumbang devisa dan menyerap banyak pekerja sedang kesulitan bernapas, perhatian negara justru terlihat lebih banyak tersedot pada program-program besar yang membutuhkan anggaran jumbo.
Persoalan ketenagakerjaan juga semakin rumit karena adanya disparitas upah antarwilayah. Banyak perusahaan memilih memindahkan aktivitas produksi ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Namun perpindahan itu tidak otomatis menciptakan kesejahteraan baru. Yang sering terjadi justru pekerja menerima upah lebih rendah di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Dampak paling berat biasanya dirasakan pekerja perempuan. Di sektor padat karya seperti garmen, tekstil, dan alas kaki, perempuan merupakan mayoritas tenaga kerja. Ketika PHK terjadi, mereka bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan perlindungan sosial dan kepastian pendapatan keluarga. Efeknya langsung terasa di tingkat rumah tangga.
Di saat yang sama, pemerintah terus mencari ruang pembiayaan untuk berbagai program nasional. Posisi utang luar negeri Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah dan otoritas moneter memang menegaskan kondisi utang masih terkendali. Namun pertanyaan yang muncul di masyarakat bukan semata soal besarannya, melainkan soal prioritas penggunaannya.
Publik berhak bertanya: ketika ribuan pekerja menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, apakah negara sudah menempatkan penyelamatan lapangan kerja sebagai agenda utama?
Sebab pada akhirnya, bantuan sosial hanya bersifat sementara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan yang tetap tersedia. Bantuan bisa habis dalam hitungan hari atau minggu, tetapi pekerjaan mampu menghidupi keluarga selama bertahun-tahun.
Karena itu, sudah saatnya arah kebijakan lebih berpihak pada sektor riil. Industri padat karya perlu mendapatkan ruang bernapas melalui insentif energi, keringanan pajak, akses pembiayaan murah, hingga perlindungan dari serbuan barang impor yang tidak sehat.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif, bukan sekadar menghasilkan proyek yang megah di atas kertas.
Ukuran keberhasilan ekonomi sesungguhnya bukanlah berapa banyak proyek yang diresmikan atau seberapa besar utang yang berhasil dihimpun. Ukurannya sederhana: apakah rakyat masih memiliki pekerjaan, dan apakah pekerjaan itu cukup untuk menghidupi keluarganya dengan layak.
Jika ribuan buruh terus kehilangan mata pencaharian sementara negara sibuk membangun berbagai ambisi besar, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi dari arah pembangunan itu sendiri. (*)
Opini Media
Oleh: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com
