JOMBANG, POPULARITAS NEWS – Pemerintah Kabupaten Jombang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dengan melakukan verifikasi dan validasi langsung terhadap calon peserta didik yang akan menerima manfaat pada tahun ajaran 2026–2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga yang memenuhi kriteria.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengatakan proses verifikasi lapangan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama turun ke lapangan. Ada kepala desa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, PKH, dan BPS. Kita melakukan cross check sekaligus validasi terhadap calon peserta didik baru Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang tahun ajaran 2026–2027," ujarnya saat meninjau proses verifikasi, Senin (8/6/2026).
Menurut Agus, Kabupaten Jombang mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa untuk tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang telah terdata mencapai 208 siswa jenjang SMA, 203 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SD.
Ia menegaskan, sesuai arahan Bupati Jombang, seluruh data calon penerima harus dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan. Verifikasi dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
"Kita memastikan langsung ke lapangan, mencocokkan data DTSEN dengan kondisi sebenarnya. Harapannya, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang melalui akses pendidikan yang lebih baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menjelaskan bahwa kuota 270 siswa tersebut dibagi untuk tiga jenjang pendidikan, masing-masing sebanyak 90 siswa. Setiap jenjang nantinya terdiri dari tiga rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa per rombel.
Agung menambahkan, proses penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat tahun ini mengacu pada petunjuk Kementerian Sosial yang menerapkan sistem multi entry dan multi exit. Dengan mekanisme tersebut, peserta didik tidak harus berasal dari kelas awal pada setiap jenjang pendidikan.
"Untuk penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat tahun ini, petunjuk dari Kemensos menggunakan sistem multi entry dan multi exit. Artinya tidak harus kelas 1 di semua jenjang, karena ada prioritas untuk menjangkau anak terlantar atau tidak sekolah, anak putus sekolah atau DO, serta keluarga pada desil 1 dan 2. Bahkan bagi keluarga tidak mampu yang belum masuk DTSEN tetap dapat dipertimbangkan melalui ground check ulang," jelasnya.
Dalam proses validasi sore itu, tim gabungan menyisir sejumlah lokasi yang menjadi tempat tinggal calon peserta didik. Beberapa di antaranya berada di Dusun Sidodadi RT 04 RW 08 Desa Brangkal, Dusun Brodot RT 06 RW 03 Desa Brodot, serta Dusun Butuh RT 03 RW 02 Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek.
Kunjungan rumah dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa. Selain itu, tim juga menggali informasi langsung dari keluarga guna memastikan bahwa penerima program benar-benar berasal dari kelompok yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak rentan untuk memperoleh pendidikan yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
Harapan tersebut juga disampaikan oleh salah satu warga penerima manfaat. Dengan penuh rasa syukur, ia mengaku terbantu dengan adanya program Sekolah Rakyat karena anaknya kembali memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
"Bapak Bupati, saya sangat berterima kasih karena anak saya bisa masuk Sekolah Rakyat Jombang. Semoga anak saya bisa sekolah kembali dan sukses seperti bapak-bapak yang telah membantu anak saya," tuturnya.
Dengan verifikasi yang dilakukan secara langsung hingga tingkat rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berjalan tepat sasaran dan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas. (Brown)
