JOMBANG, POPULARITAS NEWS – Pemerintah Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027. Agenda demokrasi tingkat desa tersebut dipastikan telah masuk dalam perencanaan resmi pemerintah daerah dan akan diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/6/2026).
Menurut Agus, pemerintah daerah telah memasukkan rencana pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 ke dalam tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Dalam waktu dekat, pembahasan akan berlanjut pada penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Rencana pelaksanaan Pilkades tahun 2027 sudah masuk dalam perencanaan APBD Tahun 2027. Sebentar lagi kita akan masuk pembahasan KUA-PPAS, kemudian dituangkan dalam RKPD Tahun 2027,” kata Agus.
Ia menegaskan, dari sisi pembiayaan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh biaya pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 akan dibebankan pada APBD Kabupaten Jombang.
“Dari sisi pembiayaan sudah disiapkan oleh APBD sesuai amanah peraturan menteri maupun peraturan daerah. Pelaksanaan Pilkades tahun 2027 seluruhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Jombang,” ujarnya.
Kesiapan anggaran tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan proses demokrasi di tingkat desa sekaligus memberikan kepastian bagi desa-desa yang masa jabatan kepala desanya akan berakhir pada periode mendatang.
Selain aspek anggaran, Pemkab Jombang juga mulai memetakan langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan yang dapat muncul selama tahapan Pilkades berlangsung. Agus menyebut koordinasi lintas sektor akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, mulai dari TNI, Polri, hingga pemerintah desa untuk mencegah munculnya konflik sosial maupun gesekan politik di tingkat akar rumput.
“Kami selalu bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah desa. Jika ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan, komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan bersama-sama agar situasi tetap kondusif,” tuturnya.
Pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu agenda politik lokal terbesar di Kabupaten Jombang. Selain menentukan arah kepemimpinan desa untuk periode berikutnya, Pilkades juga menjadi momentum penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.
Dengan masuknya agenda tersebut dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pemerintah berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (brown)
