JAKARTA, POPULARITAS NEWS — Angka 5 persen dalam wacana kenaikan parliamentary threshold bukan sekadar perubahan satu angka dalam Undang-Undang Pemilu. Di baliknya terdapat pertarungan mengenai bagaimana wajah politik Indonesia akan dibentuk pada Pemilu 2029: apakah parlemen akan diisi lebih sedikit partai dengan kekuatan politik yang lebih terkonsentrasi, atau tetap membuka ruang lebih luas bagi keragaman pilihan politik masyarakat.
Wacana menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen kembali menguat dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan kesepahaman mendorong angka sekitar 5 persen. Dukungan serupa juga datang dari Partai Gerindra.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut angka 5 persen sebagai ambang batas yang moderat. Menurutnya, penyederhanaan sistem kepartaian diperlukan agar sistem multipartai tidak berkembang terlalu ekstrem dan tetap mendukung sistem pemerintahan presidensial.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada kebutuhan menyederhanakan jumlah partai di parlemen.
Setiap kenaikan ambang batas pada saat yang sama mengubah medan kompetisi politik.
Partai politik tidak lagi hanya dituntut memenangkan suara di daerah pemilihan, tetapi juga harus memastikan akumulasi suara nasionalnya melewati batas yang ditentukan agar dapat mengikuti proses pembagian kursi DPR.
Dengan ambang batas 5 persen, partai yang memperoleh suara sah nasional di bawah angka tersebut tidak mendapatkan kursi DPR melalui mekanisme konversi suara nasional. Konsekuensinya, semakin tinggi ambang batas, semakin ketat pula pintu masuk menuju Senayan.
Situasi ini membuat pembahasan parliamentary threshold memiliki dimensi politik yang jauh lebih besar dibandingkan persoalan teknis pemilu.
Bagi partai politik yang sudah memiliki basis suara nasional kuat, ambang batas merupakan bagian dari desain kompetisi yang harus mereka hadapi. Namun bagi partai baru, partai kecil, atau partai yang memiliki basis dukungan kuat di wilayah tertentu tetapi belum memiliki distribusi suara nasional yang luas, angka 5 persen dapat menjadi tantangan tersendiri.
Persoalannya kemudian bergeser: "apakah penyederhanaan partai harus dilakukan dengan mempertinggi pagar masuk ke DPR, atau terdapat desain lain yang mampu menyederhanakan sistem tanpa terlalu banyak menghilangkan suara pemilih dari proses keterwakilan?"
Pertanyaan tersebut memiliki pijakan konstitusional.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menyatakan ketentuan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. MK memerintahkan perubahan norma maupun besaran ambang batas dengan mempertimbangkan sejumlah parameter yang ditetapkan dalam putusan tersebut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian MK adalah proporsionalitas. Dalam sistem pemilu proporsional, terdapat hubungan antara suara yang diberikan pemilih dengan kursi yang diperoleh partai di DPR. Ketika suara partai tidak mencapai threshold, suara tersebut tidak dikonversikan menjadi kursi DPR.
Karena itu, MK menekankan perlunya desain ambang batas yang dapat meminimalkan jumlah suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi, sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan penyederhanaan partai politik.
Di sinilah kepentingan politik bertemu dengan desain konstitusional.
Penyederhanaan partai menghendaki parlemen yang lebih sederhana. Sementara prinsip keterwakilan menuntut agar suara pemilih tidak terlalu banyak kehilangan jalur menuju kursi parlemen.
Kedua kepentingan tersebut menjadi pekerjaan rumah dalam revisi UU Pemilu.
Apalagi, pembahasan angka 5 persen berlangsung ketika partai politik mulai memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029. Setiap perubahan aturan akan memberikan konsekuensi terhadap strategi partai, perekrutan calon legislatif, konsolidasi organisasi, pembentukan koalisi, hingga upaya memperluas basis pemilih.
Bagi partai dengan suara yang selama ini berada di sekitar ambang batas, perubahan satu poin persentase bukan persoalan kecil. Selisih tersebut dapat menentukan apakah suara mereka masuk dalam mekanisme perolehan kursi DPR atau berhenti sebagai suara sah tanpa representasi di Senayan.
Sementara bagi partai-partai baru, tantangannya bahkan lebih panjang. Mereka harus membangun jaringan politik dan basis pemilih secara nasional dalam waktu yang relatif terbatas. Popularitas tokoh atau kekuatan di sejumlah daerah belum tentu cukup apabila tidak mampu diterjemahkan menjadi akumulasi suara nasional.
Karena itu, parliamentary threshold juga berpotensi mendorong perubahan perilaku politik partai.
Partai-partai yang secara elektoral sulit mencapai ambang batas dapat terdorong melakukan konsolidasi, membangun aliansi, merekrut tokoh dengan basis massa besar, atau bahkan mempertimbangkan penggabungan kekuatan politik. Dengan demikian, perubahan threshold tidak hanya menentukan siapa yang mendapatkan kursi, tetapi juga dapat memengaruhi bagaimana partai membangun dirinya sebelum pemilu berlangsung.
Namun demikian, angka 5 persen belum merupakan keputusan final.
Dalam perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai besaran ambang batas. Pertemuan elite partai politik juga masih disebut sebagai tahap pertukaran gagasan atau brainstorming. Artinya, ruang politik untuk menentukan desain final Pemilu 2029 masih terbuka.
Karena itu, perdebatan yang paling penting bukan semata-mata apakah angka yang dipilih nantinya 4 persen atau 5 persen.
Yang jauh lebih menentukan adalah parameter apa yang digunakan untuk menetapkan angka tersebut.
Apakah ukurannya hanya efektivitas pemerintahan dan penyederhanaan sistem kepartaian? Atau juga memperhitungkan jumlah suara yang berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi, tingkat keterwakilan pemilih, serta peluang munculnya kekuatan politik baru?
Pertanyaan itu menjadi penting karena UU Pemilu bukan hanya mengatur bagaimana partai politik bertanding. Undang-undang tersebut pada akhirnya menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik.
Dengan demikian, perdebatan parliamentary threshold 5 persen merupakan bagian dari pertarungan yang lebih besar mengenai desain demokrasi Indonesia menuju 2029. (Red)
Penulis: R. Wijaya
Redaksi: PopularitasNews.com
© Copyright POPULARITAS NEWS 2026
