Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (14/9/2026) 14.30 WIB. Beberapa jam setelah meninggalkan rapat, Purbaya resmi digantikan Suahasil Nazara dalam reshuffle Kabinet Merah Putih | Foto: Doc. Istimewa / Popularitas News
POPULARITAS NEWS | Purbaya tumbang. Tapi suara sumbang soal kebijakan ekonomi belum tentu ikut tumbang.
Pergantian Menteri Keuangan memang hak prerogatif Presiden. Kursi menteri bisa berganti, nama bisa berubah. Tapi satu hal yang tidak otomatis ikut berubah: problem ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Lalu muncul pertanyaan sederhana: kenapa Purbaya harus turun?
Apakah karena kebijakannya? Cara komunikasinya? Atau karena terlalu banyak suara yang akhirnya justru membuat pemerintah tidak nyaman?
Ini yang menarik.
Sebab dalam urusan ekonomi, seorang Menteri Keuangan bukan cuma dituntut jago menghitung angka. Ia juga harus mampu menjelaskan angka itu dengan bahasa yang bisa dipahami rakyat.
Jangan sampai pemerintah bicara pertumbuhan, rakyat sibuk menghitung harga beras.
Pemerintah bicara efisiensi, rakyat justru merasakan pelayanan makin ketat.
Pemerintah bicara penerimaan negara, yang terdengar di telinga masyarakat malah satu kata:
Pajak. Pajak dan Pajak terus. . .
Di sinilah komunikasi publik menjadi penting.
Sebab kalau yang disampaikan pejabat terdengar meyakinkan di depan kamera, tetapi kenyataannya tidak kunjung terasa di lapangan, publik lama-lama akan bertanya:
Ini kebijakan benar-benar bekerja, atau cuma bagus di atas kertas?
Bukan berarti pemerintah tidak boleh tegas.
Justru negara memang membutuhkan keberanian mengambil keputusan.
Tapi ekonomi bukan arena adu koboi.
Bukan siapa paling keras, paling berani, atau paling cepat mengeluarkan kebijakan.
Ekonomi menyangkut hidup jutaan orang.
Ketika pemerintah mengejar penerimaan, ada dunia usaha yang harus menghitung ulang biaya. Ada pekerja yang menghitung penghasilan. Ada pedagang yang menghitung margin. Ada ibu rumah tangga yang menghitung isi dompet sebelum pergi ke pasar.
Makanya setiap kebijakan ekonomi punya konsekuensi.
Kalau beban bertambah, sementara daya beli tidak ikut naik, rakyat pasti bertanya.
"Lalu kami dapat apa?"
Begitu juga dengan efisiensi.
Efisiensi tentu bagus.
Siapa yang mau uang negara dibakar untuk hal-hal yang tidak perlu?
Tapi efisiensi jangan cuma menjadi kata keren dalam pidato.
Kalau anggaran berhasil dihemat, tetapi kebutuhan dasar masyarakat tetap berat, pertanyaannya sederhana:
Efisien untuk siapa?
Jangan sampai pemerintah merasa sudah berhemat, sementara masyarakat merasa justru semakin dipaksa berhemat.
Pemerintah punya alasan menjaga APBN.
Pemerintah punya kewajiban mencari penerimaan.
Pajak juga dibutuhkan negara.
Semua itu bisa dipahami.
Tetapi rakyat juga punya hak bertanya:
Setelah kami bayar pajak, apa yang benar-benar kembali kepada kami?
Pelayanan publik yang lebih baik?
Lapangan pekerjaan?
Biaya pendidikan yang lebih ringan?
Kesehatan yang lebih terjangkau?
Atau cuma angka penerimaan negara yang terlihat bagus di laporan?
Di sinilah pemerintah harus hati-hati.
Karena rakyat sebenarnya bukan anti-pajak.
Rakyat cuma tidak ingin merasa dipajaki terus, tetapi manfaatnya terasa entah di mana.
Dan kalau pemerintah bicara efisiensi, jangan cuma meminta rakyat memahami pemerintah.
Pemerintah juga harus belajar memahami rakyat.
Sebab rakyat tidak hidup dari tabel APBN.
Rakyat hidup dari gaji.
Dari omzet warung.
Dari hasil panen.
Dari upah harian.
Dari orderan yang belum tentu datang setiap hari.
Karena itu, ketika kebijakan ekonomi terasa jauh dari realitas tersebut, wajar kalau muncul suara sumbang.
Dan suara sumbang itulah yang seharusnya didengar.
Bukan langsung dianggap sebagai gangguan.
Pergantian Purbaya akhirnya jangan hanya dilihat sebagai pergantian orang di kursi Menteri Keuangan.
Kalau benar pergantian ini bagian dari evaluasi Presiden, maka pesannya harus dibaca lebih jauh.
Pemerintah membutuhkan orang yang bukan cuma berani mengambil keputusan, tetapi juga mampu menjelaskan keputusan itu kepada publik.
Bukan cuma pandai bicara soal angka.
Tetapi paham bahwa di balik angka APBN ada manusia.
Ada pedagang kecil.
Ada buruh.
Ada petani.
Ada pengusaha yang sedang bertahan.
Ada keluarga yang setiap bulan masih harus memilih: bayar kebutuhan rumah atau menunda kebutuhan lainnya.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak makan dari angka pertumbuhan.
Rakyat tidak membayar listrik dengan jargon efisiensi.
Rakyat tidak membeli beras dengan konferensi pers.
Dan rakyat tidak bisa membayar kebutuhan hidup dengan janji bahwa ekonomi akan membaik nanti.
Purbaya boleh tumbang.
Tetapi kalau suara rakyat masih sumbang, berarti persoalannya belum selesai.
Sebab yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti orang.
Yang dibutuhkan adalah memastikan kebijakan ekonomi benar-benar terasa sampai ke bawah.
Jangan sampai menterinya berganti, tapi beban rakyat tetap sama.
Dan kalau itu yang terjadi, pertanyaannya bukan lagi:
“Kenapa Purbaya tumbang?”
Tetapi:
“Setelah Purbaya tumbang, apakah hidup rakyat benar-benar menjadi lebih ringan?”
Penulis: RonnyBrown
Redaksi: PopularitasNews.com
© Copyright POPULARITAS NEWS 2026
